Pemkot Bekasi Berencana Tarik Pajak Parkir Minimarket

Kompas.com - 04/11/2019, 18:37 WIB
Dari kiri ke kanan: Dandim 05/07 Kota Bekasi Letkol Rama Pratama, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Ketua GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali menyampaikan konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). Konferensi pers itu menyangkut viralnya video ketika sejumlah ormas berunjuk rasa meminta jatah parkir minimarket pada pemerintah dan pengusaha, 23 Oktober 2019 lalu. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDari kiri ke kanan: Dandim 05/07 Kota Bekasi Letkol Rama Pratama, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Ketua GIBAS Kota Bekasi Deni M. Ali menyampaikan konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). Konferensi pers itu menyangkut viralnya video ketika sejumlah ormas berunjuk rasa meminta jatah parkir minimarket pada pemerintah dan pengusaha, 23 Oktober 2019 lalu.

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, jajarannya bakal memperluas objek pajak di Kota Bekasi.

Pria yang akrab disapa Pepen itu mengistilahkannya sebagai "ekstensifikasi" potensi pajak. Salah satu objek yang akan dikenai pajak ialah parkir di minimarket.

"Memang kita baru saja mengesahkan perda (peraturan daerah) tentang pajak daerah. Di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macam-macam. Banyaklah, kita terus melakukan pengembangan," ujar Pepen kepada Kompas.com di kantornya, Senin (4/11/2019) siang.

"Nanti biaya dari ekstensifikasi (pajak) itu yang untuk pembangunan di wilayah Kota Bekasi," ia menambahkan.


Baca juga: Viral Minta Jatah Parkir Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf

Politikus Golkar ini mengakui, selama ini jajarannya belum memaksimalkan potensi pajak dari hampir 900 gerai minimarket di Kota Bekasi.

Ke depan, ia akan mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme penarikan pajak parkir minimarket, beserta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat di dalamnya.

Pepen tak menutup kemungkinan melibatkan ormas dalam pengelolaan parkir minimarket tersebut.

"(Pajak parkir minimarket) belum dipegang Pemkot sekarang. Pemerintah baru menggali, menggalinya berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah kemarin. Ini sedang dicari regulasinya (penarikan pajak parkir). Setelah itu ada keputusan wali kota tentang pedoman tata cara pengelolaan parkir," Pepen menjelaskan.

Baca juga: Video Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket Viral, Polisi Klaim Itu Hanya Aspirasi Spontan

Isu penarikan parkir minimarket ini mencuat belakangan ini menyusul viralnya video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi menuntut "jatah" parkir minimarket.

Video itu diduga diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu.

Dalam video tersebut, terlontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Baca juga: Soal Ormas Minta Jatah Kelola Parkir, Wali Kota Bekasi: Pakai Aturan, Bukan Otot

Perwakilan ormas juga meminta agar polisi dan tentara tidak mem-backing urusan parkir minimarket ini dan menghalau mereka mengelola parkir.

Pagi tadi, perwakilan ormas duduk satu meja dengan Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi.

Usai pertemuan itu, Deni M. Ali, Ketua Resto GIBAS Kota Bekasi, salah satu ormas yang turut berunjuk rasa 23 Oktober 2019 lalu, memohon maaf atas serangkaian ucapan anggotanya dan ormas-ormas lain yang membuat gaduh belakangan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X