Anak Perusahaan Jakpro Klaim Pembangunan Sekolah di Taman Pluiut Putri Sesuai Zonasi

Kompas.com - 04/11/2019, 21:32 WIB
Demonstrasi di Taman Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIDemonstrasi di Taman Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Ultilitas Propertindo (JUP), anak perusahan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengatakan pembangunan sekolah di lokasi Taman Pluit Putri, Penjaringan Jakarta Utara sudah sesuai dengan zonasinya.

Kepala Departemen Corporate Secretariat & Legal PT JUP Andika Silvananda mengatakan taman tersebut berada di zona cokelat dan zona H2.

"H2 adalah taman bermain yang bisa difungsikan untuk taman olahraga dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari H2, jadi tidak melulu dalam arti seperti H1 yang enggak bisa dialihkan sebagainya," kata Andika saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2019).


Ia menjelaskan bahwa sekolah yang nantinya dibangun di lokasi tersebut akan ada berbagai fasilitas seperti yang ditentukan dalam zonasi H2.

Baca juga: Warga Gembok Taman Pluit Putri yang Hendak Dibangun Sekolah oleh Jakpro

Setelah beroperasi nanti, pihak JUP tidak akan melarang warga untuk menggunakan seluruh fasilitas taman ataupun tempat olahraga yang ada di sekolah tersebut.

"Pembangunan sekolah tersebut itu juga mengakomodasi taman serta sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan juga oleh warga sekitar," ujar Andika.

Sebelumnya, warga yang tinggal di komplek Pluit Putri berdemonstrasi setelah pihak JUP menebang pohon-pohon yang ada di Taman Pluit Putri pada Sabtu (2/11/2019).

Bahkan, warga yang protes menggembok taman tersebut agar pihak JUP tidak melanjutkan pembangunan sekolah swasta di sana.

Baca juga: Jakpro Disebut Mulai Tebang Pohon di Taman Pluit Putri, Warga Turun ke Jalan

Menurut mereka taman itu merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang merupakan hak warga sekitar.

Bahkan mereka menyebut Jakpro tidak mengindahkan instruksi Gubernur DKI Anies Baswedan tentang ruang terbuka hijau.

"Kebijakan Gubernur Anies Baswedan 30 persen lahan terbuka hijau di DKI Jakarta dengan kondisi banjir yang di mana-mana akan tetapi saudara (Jakpro) memaksakan diri ruang terbuka hijau itu dibangun gedung bertingkat," kata Hengky Hendratno, kuasa hukum warga Taman Pluit Putri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X