Ketika Ormas Minta Jatah Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi menuntut "jatah" pengelolaan parkir minimarket viral di media sosial. Video itu diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu.

Dalam video tersebut, telontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Perwakilan pengusaha minimarket sempat menyatakan “berusaha bersedia” bekerja sama dengan ormas dalam hal pengelolaan parkir, tapi ucapan itu langsung menuai cemooh anggota ormas dan langsung diralat oleh si pengusaha.

Baca juga: Viral Minta Jatah Parkir Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf

Ia kemudian menyatakan bersedia bekerja sama dan disambut sorak-sorai anggota ormas.

Namun, tak berhenti di sana, salah satu perwakilan ormas yang diketahui bernama Deni Muhammad Ali selaku Ketua ormas GIBAS Kota Bekasi melontarkan desakan agar TNI/Polri tidak mem-backing pengusaha minimarket terkait kisruh pengelolaan parkir ini.

Sontak, video tersebut membuat gaduh jagat maya dan menimbulkan kesan negatif. Senin (4/11/2019) pagi, perwakilan ormas pun duduk satu meja dengan Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi di kantor Wali Kota Bekasi.

Seusai pertemuan itu, Deni memohon maaf atas serangkaian ucapan anggotanya dan ormas-ormas lain yang membuat gaduh.Baca juga: Video Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket Viral, Polisi Klaim Itu Hanya Aspirasi Spontan

"Saya atas nama keluarga besar GIBAS Kota Bekasi dan kawan-kawan ormas Kota Bekasi mohon maaf atas statement yang kemarin saya sampaikan. Pada dasarnya, itu hanya ungkapan saja, tidak ada maksud apa-apa," kata Deni dalam konferensi pers, didampingi tiga pemangku kepentingan tadi, Senin siang.

'Kami ormas di Kota Bekasi ingin mendukung program pemerintah, bersinergi dengan polresta dan kodim Kota Bekasi. Intinya seperti itu," imbuhnya.

Pemkot Bekasi hendak raup pajak parkir minimarket

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, jajarannya bakal memperluas objek pajak di Kota Bekasi guna memaksimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Pria yang akrab disapa Pepen itu mengistilahkannya sebagai "ekstensifikasi" potensi pajak. Salah satu objek yang akan dikenai pajak ialah parkir di minimarket.

"Memang kita baru saja mengesahkan perda (peraturan daerah) tentang pajak daerah. Di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macam-macam. Banyaklah, kita terus melakukan pengembangan," ujar Pepen kepada Kompas.com di kantornya, Senin) siang.

Baca juga: Polda Metro Jaya Terjunkan Tim Selidiki Aksi Ormas Minta Jatah Parkir di Bekasi

Politikus Golkar ini mengakui, selama ini jajarannya belum memaksimalkan potensi pajak dari hampir 900 gerai minimarket di Kota Bekasi. Sejumlah lahan parkir di gerai minimarket pun akhirnya berada di tangan ormas-ormas.

Isu ini sudah agak lama mengemuka. Juli 2019 lalu, pemerintah malah sudah mulai menyisir gerai-gerai minimarket di Kota Bekasi untuk keperluan kategorisasi jelang kebijakan penarikan pajak parkir. Pungutannya Rp 2.000.

"Ini atas instruksi Pak Wali Kota atas potensi pendapatan dari sektor parkir. Kategorinya parkir onstreet, tidak pakai palang pintu," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2019).

Deded mengklaim, warga tak akan dirugikan oleh kebijakan ini. Pasalnya, selama ini warga juga perlu merogoh kocek untuk membayar biaya parkir kendaraan, namun setoran tersebut tak mengalir ke kas pemerintah.

"Sekarang, ditarik atau enggak oleh pemerintah, pengunjung jugamembayar parkir, kepada ormas, RT dan lainnya. Daripada begitu mendingan dimasukkan ke pendapatan (pemerintah)," tutupnya.