JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir dukungan dan pujian, itulah yang kini diraih para anggota dewan Fraksi Partai Slidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta.
Bukan hanya mendapat pujian dari berbagai elemen masyarakat, kritik terhadap transparansi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta meluas ke tingkat nasional.
Sebut saja Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia ini adalah salah satu pejabat pusat yang langsung gerah melihat isu lem aibon tersebut. Sri mengaku akan langsung berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atas temuan janggal Rancangan APBD tersebut.
"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
Baca juga: Heboh Anggaran Lem Aibon, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Kemendagri
Temuan yang dibeberkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana tersebut juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK, Agus Raharjo menilai sistem perencanaan APBD dalam bentuk digital, e-planning dan e-budgeting seharusnya dibuka.
Menurut dia, sikap Anies menutup akses e-planning dan e-budgeting tersebut tidak memberikan akses ke masyarakat dan akan membatasi penilaian masyarakat terhadap program pemerintah.
Sikap PSI yang berani mengungkap kejanggalan anggaran tersebut ke muka publik kemudian dibanjiri dukungan dan pujian.
Salah satunya datang dari pengamat politik M Qodari. Dia mengatakan, apa yang dilakukan William sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sudah sesuai dengan tugas anggota dewan.
PSI menunjukkan sikap pengawasan terhadap kinerja pemerintah, kata dia, sekaligus menjadi wakil rakyat yang menyuarakan kejanggalan tersebut.
