Menyoal Anggaran Rencana Penataan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW

Kompas.com - 05/11/2019, 09:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menegur anak buahnya terkait anggaran-anggaran bernilai fantastis yang tak masuk akal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menegur anak buahnya terkait anggaran-anggaran bernilai fantastis yang tak masuk akal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan menata sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota.

Anies menggunakan konsep community action plan (CAP) untuk merencanakan penataan kampung-kampung kumuh itu. Dengan CAP, warga di kampung kumuh dilibatkan untuk merencanakan penataan kampungnya.

Namun, Pemprov DKI tak bisa mengerjakan CAP secara langsung. Pemprov DKI harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk melibatkan warga dalam menyusun rencana penataan kampung kumuh.

Karena itu, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tiap wilayah mengalokasikan anggaran konsultan untuk mengerjakan CAP.

Anggaran itu diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Dipertanyakan anggota DPRD

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mempertanyakan anggaran konsultan untuk merencanakan penataan kampung kumuh yang sebesar Rp 556 juta per RW.

Yuke menuturkan, dalam dokumen rancangan KUA-PPAS, anggaran CAP untuk satu RW tepatnya Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp 29.757.030.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discusion (FGD).

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masak tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke, Senin (4/11/2019).

Politikus PDI-P itu menyatakan prinsipnya menyetujui penaraan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

Baca juga: Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Megapolitan
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Megapolitan
Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Megapolitan
Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Megapolitan
Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Megapolitan
Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

Megapolitan
Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Megapolitan
Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Megapolitan
Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Megapolitan
Sepekan Operasi Yustisi PSBB, Pemprov DKI Peroleh Rp 22,7 Juta dari Denda Pelanggar

Sepekan Operasi Yustisi PSBB, Pemprov DKI Peroleh Rp 22,7 Juta dari Denda Pelanggar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X