Menyoal Anggaran Rencana Penataan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW

Kompas.com - 05/11/2019, 09:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menegur anak buahnya terkait anggaran-anggaran bernilai fantastis yang tak masuk akal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Youtube Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menegur anak buahnya terkait anggaran-anggaran bernilai fantastis yang tak masuk akal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan menata sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota.

Anies menggunakan konsep community action plan (CAP) untuk merencanakan penataan kampung-kampung kumuh itu. Dengan CAP, warga di kampung kumuh dilibatkan untuk merencanakan penataan kampungnya.

Namun, Pemprov DKI tak bisa mengerjakan CAP secara langsung. Pemprov DKI harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk melibatkan warga dalam menyusun rencana penataan kampung kumuh.

Karena itu, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tiap wilayah mengalokasikan anggaran konsultan untuk mengerjakan CAP.

Anggaran itu diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Dipertanyakan anggota DPRD

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mempertanyakan anggaran konsultan untuk merencanakan penataan kampung kumuh yang sebesar Rp 556 juta per RW.

Yuke menuturkan, dalam dokumen rancangan KUA-PPAS, anggaran CAP untuk satu RW tepatnya Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp 29.757.030.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discusion (FGD).

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masak tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke, Senin (4/11/2019).

Politikus PDI-P itu menyatakan prinsipnya menyetujui penaraan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

Baca juga: Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tuturnya.

Ketua Komisi D Ida Mahmudah juga mempertanyakan besarnya anggaran CAP untuk tiap RW. Menurut dia, Pemprov DKI harusnya melibatkan akademisi muda untuk menata kampung kumuh.

Dengan demikian, anggaran rencana penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW bisa ditekan.

"Gubernur sebenarnya bisa memanfaatkan warga DKI yang baru lulus untuk dilibatkan dalam hal ini dan ini tidak membuang-buang anggaran. Untuk memperbaiki padat penduduk, jangan buang anggaran sia-sia, masa 1 RW Rp 600 juta, enggak masuk di akal saya," kata Ida.

Penjelasan Pemprov DKI

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti mengatakan, anggaran sebesar Rp 556 juta per RW akan digunakan untuk membayar lima tenaga ahli.

"Pekerjaan konsultan itu harus hire tenaga ahli. Yang kami gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," kata Suharyanti, kemarin.

Suharyanti menjelaskan, para tenaga ahli itu bertugas untuk mengkaji kehidupan masyarakat di RW yang akan ditata. Mereka juga menggali keinginan masyarakat soal konsep penataan kampungnya.

Baca juga: Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW untuk Bayar 5 Tenaga Ahli

Selain untuk lima tenaga ahli, anggaran Rp 556 juta itu juga digunakan untuk seorang fasilitator, seorang surveyor, seorang estimator, seorang drafter, dan seorang yang mengerjakan laporan-laporan yang mereka kerjakan.

Jika dalam satu kelurahan ada beberapa RW kumuh yang akan ditata dalam program CAP, lanjut Suharyanti, lima tenaga ahli itu juga bertugas melakukan hal yang sama di RW-RW lainnya di kelurahan tersebut.

Pemprov DKI hanya menambah anggaran untuk biaya fasilitator dan surveyor. Sebab, fasilitator dan surveyor hanya bisa bekerja untuk satu RW, bukan beberapa RW dalam satu kelurahan seperti halnya tenaga ahli.

Kegiatan yang dilakukan para tenaga ahli dan lainnya akan menghasilkan dokumen perencanaan. Rencana itu akan dieksekusi dengan program collaborative implementation plan (CIP) pada tahun berikutnya.

Khusus di Jakarta Barat, Suku Dinas Perumahan akan membuat rencana penataan 22 RW kumuh pada 2020.

Sebanyak 22 RW kumuh yang akan ditata dengan konsep CAP itu tersebar di sembilan kelurahan di Jakarta Barat.

Berikut rincian 22 RW tersebut:

1. Kelurahan Kembangan Utara: RW 004 dan 006

2. Kelurahan Wijaya Kusuma: RW 002, 003, 005, 007, dan 008

3. Kelurahan Krendang: RW 002 dan 003

4. Kelurahan Jembatan Lima: RW 006

5. Kelurahan Pekojan: RW 008, 010, dan 012

6. Kelurahan Palmerah: RW 004 dan 008

7. Kelurahan Krukut: RW 002, 003, dan 005

8. Kelurahan Tangki: RW 004

9. Kelurahan Kalideres: RW 001, 010, dan 013

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Megapolitan
Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Megapolitan
Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Megapolitan
Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X