“PSI sudah meminta secara resmi ke Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen dibuka, itu minta awal Agustus sampai sekarang belum. Padahal saat ini sudah sampai pembahasan di eksekutif,” ujar William.
Baca juga: Anies Tak Buka Akses KUA PPAS, Fraksi Nasdem: Tidak Ada Keharusan untuk Publikasi
Menurut dia, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id.
“Pada 11 Oktober lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Jadi kami lihatnya sebentar sejam dua jam,” ucap William.
Untungnya, RKPD tahun 2020 itu masih ada history link-nya. Bahkan, link-nya masih bisa diakses. Namun, saat ini link itu tidak bisa diakses lagi oleh publik.
“Namun, tombolnya aja yang hilang, tombol 2020. Akhirnya kami bisa akses RKPD tahun 2020. Tapi sekarang udah tidak bisa dibuka sama sekali,” kata William.
Ia lalu mencoba mengganti angka APBD 2019 dalam link tersebut dengan angka 2020 untuk membuka link web tersebut.
“Itu cara kami membuka, langsung ketemu, viral semalam dimulai dari anggaran lem Aibon,” kata dia.
Ramainya pembahasan anggaran jangal ini pun direspons oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal. Menurut dia, kritik dari PSI itu sebagai ajang cari panggung anggota dewan baru.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Baca juga: PSI Disebut Cari Panggung karena Viralkan Anggaran DKI, Formappi: Sudah Fitrahnya, Apa yang Salah?
Anies mengaku tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik. Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.
Sikap terbuka William terhadap anggaran ke publik ini tak hanya memancing jawaban sinis dari pihak eksekutif, tetapi juga dari sesama wakil rakyat.
Ia juga dikritik oleh anggota DPRD Komisi A di sela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta antara DPRD Komisi A dan Bidang Kepemerintahan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.
Baca juga: Semprot William dari Fraksi PSI yang Beberkan Rancangan KUA-PPAS, Siapa Inggard Joshua?
“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.
Salah satu anggota Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.
“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.