Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan

Kompas.com - 05/11/2019, 09:25 WIB
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIWilliam Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD

Tak berhenti di situ, William kini juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD karena aksinya tersebut.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Buka Anggaran Janggal ke Publik, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI

Apalagi unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2019).

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," tuturnya.

Ia menambahkan, karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat.

Adapun pada Ayat (2) ditegaskan, usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Beri Aturan Baru Jam Operasional Selama Ramadhan, Restoran Tutup pada 22.30 WIB, Buka Lagi Saat Sahur

Anies Beri Aturan Baru Jam Operasional Selama Ramadhan, Restoran Tutup pada 22.30 WIB, Buka Lagi Saat Sahur

Megapolitan
Saksi: Ada 36 Pelanggar Prokes pada Kerumunan di Acara Rizieq di Petamburan

Saksi: Ada 36 Pelanggar Prokes pada Kerumunan di Acara Rizieq di Petamburan

Megapolitan
Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas: Tahu-tahu Korban Muncul, Penumpang Teriak agar Minggir

Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas: Tahu-tahu Korban Muncul, Penumpang Teriak agar Minggir

Megapolitan
Gadis 18 Tahun Kendalikan Bisnis Prostitusi di Apartemen di Bogor

Gadis 18 Tahun Kendalikan Bisnis Prostitusi di Apartemen di Bogor

Megapolitan
Kemenag: Panduan Ibadah Ramadhan 2021 Tak Berlaku di Zona Merah dan Oranye

Kemenag: Panduan Ibadah Ramadhan 2021 Tak Berlaku di Zona Merah dan Oranye

Megapolitan
Bagikan 10.000 Masker, BNPB Bantah Beri Restu Acara Rizieq Shihab di Petamburan

Bagikan 10.000 Masker, BNPB Bantah Beri Restu Acara Rizieq Shihab di Petamburan

Megapolitan
Pelajar Tewas Tertabrak Transjakarta Saat Menyeberang Jalan di Senen

Pelajar Tewas Tertabrak Transjakarta Saat Menyeberang Jalan di Senen

Megapolitan
Polisi: Jangan Nekat Pakai Travel Gelap, Akan Ditindak!

Polisi: Jangan Nekat Pakai Travel Gelap, Akan Ditindak!

Megapolitan
Jelang Ramadhan, Omzet Penjual Kembang di TPU Srengseng Sawah Naik Berkali Lipat

Jelang Ramadhan, Omzet Penjual Kembang di TPU Srengseng Sawah Naik Berkali Lipat

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Tidak Disiarkan Langsung di Media Nasional, Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

Sidang Rizieq Shihab Tidak Disiarkan Langsung di Media Nasional, Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

Megapolitan
Sambut Ramadhan, Masjid Istiqlal Dibuka untuk Shalat Tarawih Pertama

Sambut Ramadhan, Masjid Istiqlal Dibuka untuk Shalat Tarawih Pertama

Megapolitan
Ketahuan Pakai Formalin, Pedagang Ayam di Pasar Anyar Tangerang Kabur Saat Disidak

Ketahuan Pakai Formalin, Pedagang Ayam di Pasar Anyar Tangerang Kabur Saat Disidak

Megapolitan
Ini Kendaraan yang Boleh Melintas Pos Penjagaan Selama Periode Larangan Mudik Lebaran 2021

Ini Kendaraan yang Boleh Melintas Pos Penjagaan Selama Periode Larangan Mudik Lebaran 2021

Megapolitan
Dicecar Rizieq Shihab, Polisi Sebut Tak Ada yang Gerakkan Massa untuk Berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta

Dicecar Rizieq Shihab, Polisi Sebut Tak Ada yang Gerakkan Massa untuk Berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Beredar Gambar Rancangan Tugu Pamulang, Dinas PUPR Sebut Itu Desain Baru untuk Revitalisasi

Beredar Gambar Rancangan Tugu Pamulang, Dinas PUPR Sebut Itu Desain Baru untuk Revitalisasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X