Kompas.com - 05/11/2019, 15:22 WIB
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat ditemui di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat ditemui di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar digelar tahun 2022.

"Kami sedang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Pasal 201 disebutkan jadwal Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung bulan November 2024.

Baca juga: Mendagri: Persiapan Pilkada Serentak 2020 Harus Dimulai Tahun Ini

 

Aturan itu mengatakan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, diangkat penjabat gubernur, bupati dan Walikota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, wali kota melalui Pilkada pada tahun 2024.

"Menurut kami skema itu tidak logis, artinya akan menyerentakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pilkada serentak," kata Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Siti menambahkan, semua pihak telah belajar dari pemilu serentak, di mana DKI Jakarta dengan empat kotak suara dan daerah di Indonesia dengan lima kotak suara.

"Itu sudah sangat sangat berat, baik bagi peserta, penyelenggara dan pemilih," ujar Siti.

Selain itu, jika Pilkada DKI Jakarta digelar tahun 2024, hal itu tidak sejalan dengan pengelolaan lembaga yang harusnya penganggaran berbasis kinerja.

"Bagi kami penataan sistem pemilu dan penjadwalan pemilu harus koheren dengan penyelenggara pemilu," katanya.

Baca juga: Ketum PBNU: Mulai dari Pilkada DKI, Sentimen Agama dan Politik Menguat

Usulan yang disampaikan Perludem, tahun 2022 tetap pilkada serentak, tahun 2024 pemilu serentak nasional dan tahun 2026 digelar pemilu serentak daerah yakni DPRD dan kepala daerah.

"Kepala daerah yang dipilih dari pemilu 2022, hanya bekerja selama 4 tahun, karena pilkada serentak digelar tahun 2026," ujar Siti.

Titi Angraeni menjadi salah seorang narasumber pada evaluasi hasil pemilu pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang digelar Bawaslu DKI Jakarta pada 3-5 November ini.

Terkait dengan usulan itu, Komisioner Bawaslu jakarta, Puadi menyatakan dukungan dan apresiasi, atas adanya lembaga yang fokus memantau proses demokrasi di Indonesia.

"kami sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu, hanya menunggu apa yang menjadi perintah undang-undang," kata Puadi.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Megapolitan
Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Megapolitan
Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Megapolitan
Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Megapolitan
Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Megapolitan
Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.