Kritik Cara PSI Soal Lem Aibon, PKS: Timing Tidak Tepat

Kompas.com - 05/11/2019, 15:45 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhaimi saat ditemui di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 9, Selasa (5/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhaimi saat ditemui di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 9, Selasa (5/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhaimi mengkritik cara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawasi RAPBD dengan cara mengunggah ke sosial media.

Menurut Suhaimi, apa yang dilakukan Politisi PSI, William Aditya Sarana memang baik, tapi tidak dilakukan di waktu yang tepat.

"Timing-nya yang enggak tepat. Silakan kritisi dan itu kewajiban kita sebagai anggota dewan dan wakil masyarakat juga. Tetapi jangan kasih oret-oretan (draf/rancangan), kemudian itu yang dikritisi," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Selasa (5/11/2019).

Suhaimi menjelaskan, yang dilakukan PSI mengganggu proses yang saat ini masih baru berjalan. Penetapan APBD memiliki tahapan dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi.


Baca juga: Ketua DPRD DKI Desak Anies Buka Dokumen Anggaran ke Publik

"Itu semua ada prosesnya. Semua proses itu diinput dan diproses. Tingkat kesalahannya ibarat baru oret-oretan dan itu sudah dikomentari," ujar dia.

Itulah sebabnya, Suhaimi menilai kritik PSI sebagai bentuk kesalahpahaman dari konsep transparansi. Kata dia, yang dimaksud transparan adalah proses yang sesuai dengan alur yang sudah disepakati bersama.

"Jangan transparan maunya kita sendiri, harus sesuai aturan. Prosedur itu dan aturan itu dijalankan, itulah yang dimaksud transparan. Kalau itu sudah dijalankan ya transparan namanya," ucap Suhaimi.

Selain itu, lanjut Suhaimi, pembahasan RAPBD penuh dalam suasana transparan dan terbuka. Mulai dari penyampaian badan anggaran sebagai KUA-PPAS hingga pembahasan tingkat komisi.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

"Dibahas di komisi-komisi dan semuanya terbuka. Apa yang tidak transparan?" pungkas dia.

Sebelumnya, Politisi PSI William Aditya Sarana melalui akun twitternya @willsarana membeberkan rancangan anggaran DKI Jakarta yang terlihat janggal. Anggaran belanja material berupa Lem Aibon dengan angka fantastis Rp 82 miliar tersebut menjadi heboh di jagat twitter.

William juga sempat mengatakan agar Anies Baswedan bisa kembali membuka akses ke publik terkait RAPBD.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X