Kritik Cara PSI Soal Lem Aibon, PKS: Timing Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhaimi mengkritik cara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawasi RAPBD dengan cara mengunggah ke sosial media.

Menurut Suhaimi, apa yang dilakukan Politisi PSI, William Aditya Sarana memang baik, tapi tidak dilakukan di waktu yang tepat.

"Timing-nya yang enggak tepat. Silakan kritisi dan itu kewajiban kita sebagai anggota dewan dan wakil masyarakat juga. Tetapi jangan kasih oret-oretan (draf/rancangan), kemudian itu yang dikritisi," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Selasa (5/11/2019).

Suhaimi menjelaskan, yang dilakukan PSI mengganggu proses yang saat ini masih baru berjalan. Penetapan APBD memiliki tahapan dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Desak Anies Buka Dokumen Anggaran ke Publik

"Itu semua ada prosesnya. Semua proses itu diinput dan diproses. Tingkat kesalahannya ibarat baru oret-oretan dan itu sudah dikomentari," ujar dia.

Itulah sebabnya, Suhaimi menilai kritik PSI sebagai bentuk kesalahpahaman dari konsep transparansi. Kata dia, yang dimaksud transparan adalah proses yang sesuai dengan alur yang sudah disepakati bersama.

"Jangan transparan maunya kita sendiri, harus sesuai aturan. Prosedur itu dan aturan itu dijalankan, itulah yang dimaksud transparan. Kalau itu sudah dijalankan ya transparan namanya," ucap Suhaimi.

Selain itu, lanjut Suhaimi, pembahasan RAPBD penuh dalam suasana transparan dan terbuka. Mulai dari penyampaian badan anggaran sebagai KUA-PPAS hingga pembahasan tingkat komisi.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

"Dibahas di komisi-komisi dan semuanya terbuka. Apa yang tidak transparan?" pungkas dia.

Sebelumnya, Politisi PSI William Aditya Sarana melalui akun twitternya @willsarana membeberkan rancangan anggaran DKI Jakarta yang terlihat janggal. Anggaran belanja material berupa Lem Aibon dengan angka fantastis Rp 82 miliar tersebut menjadi heboh di jagat twitter.

William juga sempat mengatakan agar Anies Baswedan bisa kembali membuka akses ke publik terkait RAPBD.

"APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya," ujar dia.

Atas sikap PSI ini, William kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota Dewan justru menimbulkan kegaduhan. Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspos di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).