Dilaporkan Langgar Kode Etik DPRD DKI, Sanksi Apa yang Menanti William PSI?

Kompas.com - 05/11/2019, 17:23 WIB
Ketua LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto saat melaporkan politisi PSI ke Badan Kehormatan DPRD DKI Dokumentasi IstimewaKetua LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto saat melaporkan politisi PSI ke Badan Kehormatan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana bisa dijerat sanksi jika terbukti melanggar kode etik DPRD.

Sanksi tersebut bisa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian.

"Ada pemberhentian kalau melanggar betul, yang luar biasa. Tapi enggak semudah itu. Saya sih berharap tidak ada teguran-teguran. Tapi kalau demi jaga nama baik kita, ya mestinya harus hati-hatilah. Dalam demokrasi pun tetap aja ada batasan-batasan," ucap Nawawi saat dihubungi, Selasa (5/11/2019).

Menurut Nawawi, jika anggota DPRD DKI merasa ada kejanggalan dalam anggaran, seharusnya bisa didiskusikan atau diingatkan kepada eksekutif.

Beberapa anggota pun menilai sikap William yang mengungkap anggaran janggal ke publik seolah menyudutkan Pemprov DKI.

Baca juga: Badan Kehormatan Segera Panggil William PSI Terkait Tuduhan Pelanggaran Kode Etik

"Harus kita jaga itu anggota dewan dengan gubernur sama-sama unsur penyelenggara pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten kota kan. Beda dengan DPR pusat. Jadi kalau ada kekeliruan gubernur kan kita telpon, datang, bisa yang ngingetin gitu loh. Tidak bisa menyudutkan," kata dia.

"Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang tidak. Nanti ketauan dalam rapat lah, gitu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota Dewan dinilai justru menimbulkan kegaduhan.

Apalagi postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Update 19 Januari: Berkurang 139, Kini Ada 4.722 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Update 19 Januari: Berkurang 139, Kini Ada 4.722 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Megapolitan
Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Vs Raffi Ahmad-Ahok

Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Vs Raffi Ahmad-Ahok

Megapolitan
Gudang Dekorasi Pernikahan di Kembangan Terbakar

Gudang Dekorasi Pernikahan di Kembangan Terbakar

Megapolitan
Polisi Akan Cari Pelaku Tawuran di Manggarai Lewat Video di Medsos

Polisi Akan Cari Pelaku Tawuran di Manggarai Lewat Video di Medsos

Megapolitan
Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Tamu Tidak Diundang, Datang Sendiri

Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Tamu Tidak Diundang, Datang Sendiri

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kecamatan Pasar Rebo Ditutup 3 Hari

Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kecamatan Pasar Rebo Ditutup 3 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X