Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 558,8 Miliar untuk Tata 80 RW Kumuh

Kompas.com - 05/11/2019, 18:53 WIB
Suasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata 80 RW kumuh di Jakarta pada 2020.

Anggaran yang diusulkan untuk menata kampung kumuh dalam program collaborative implementation plan (CIP) itu mencapai Rp 558,873 miliar.

Anggaran itu tersebar di enam Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berikut rinciannya seperti dikutip dalam dokumen rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020:

- 12 RW di Jakarta Pusat dengan anggaran Rp 47,991 miliar

- 20 RW di Jakarta Utara dengan anggaran Rp 201,962 miliar

- 22 RW di Jakarta Barat dengan anggaran Rp 131,637 miliar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

- 12 RW di Jakarta Selatan dengan anggaran Rp 41,992 miliar

- 13 RW di Jakarta Timur dengan anggaran Rp 133,18 miliar

- 1 RW di Kepulauan Seribu dengan anggaran Rp 2,111 miliar

Baca juga: Rencana Penataan 76 RW Kumuh di Jakarta pada 2020, Anggaran Konsultan Rp 25,5 Miliar

Nomenklatur untuk setiap mata anggaran itu, yakni peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas di masing-masing kelurahan.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti mengatakan, selain menganggarkan penataan 22 RW, Sudin Perumahan Jakarta Barat juga mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan penataan kampung kumuh di dua lokasi yang mulai ditata pada tahun ini.

Dua lokasi yang dimaksud, yakni Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.

Penataan kampung kumuh dengan CIP tahun 2020 didasarkan pada hasil rencana penataan kampung kumuh dengan konsep community action plan (CAP) yang dikerjakan pada tahun ini.

"Hasil CAP-nya, kami (mengerjakan) fisik lingkungan berupa sarana, prasarana, dan utilitas," kata Suharyanti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Anggaran Tidak Realistis, Penataan Kampung Kumuh DKI Terancam Dicoret DPRD

Di Jakarta Timur, ada juga penataan RW kumuh yang dimulai pada tahun ini akan dilanjutkan pada 2020. Lokasinya di RW 007 Kelurahan Cakung Barat.

Berikut rincian anggaran untuk penataan kampung kumuh pada 2020.

Jakarta Pusat: 12 RW

1. 1 RW Kelurahan Karet Tengsin: Rp 3,999 miliar

2. 1 RW Kelurahan Kebon Melati: Rp 3,999 miliar

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.