Disidang karena Tak Punya Izin, Pengelola Kos Bisa Kena Denda hingga Jutaan Rupiah

Kompas.com - 05/11/2019, 19:33 WIB
Kasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat saat menggelar menjalani sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARKasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat saat menggelar menjalani sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengelola kos dan tempat usaha lain harus membayar denda dengan nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Denda itu harus dibayar jika mereka tidak mampu menunjukkan surat izin tempat usaha.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat setelah melakukan razia ke tempat kos dan tempat usaha satu bulan lalu.

"Sanksinya kalau yang rumah kos minimal 5 juta, nah sekarang kita kenakan rata-rata Rp 5 juta dulu tapi ini bisa meningkat kan kalau sesuai peraturan tata tertib," ucap Tamo.

Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Tamo mengatakan besaran denda ditentukan berdasarkan jenis pelanggarannya.

"Kan ada tiga jenis, pertama jika kos atau tempat usaha tidak ada izin itu bisa dikenakan biaya 5 juta. Bila pemilik kost tidak laporkan penghuni ke pengurus RT dan Lurah dikenakan Rp 500.000. Tidak bisa masang tata tertib dalam rumah kos dikenakan Rp 500.000," kata Tamo.

Baca juga: Razia Indekos di Kalijodo, Satpol PP Ingin Cegah Tindak Asusila dan Terorisme

Jika para pelanggar sudah membayar denda melalui sidang yustisi, KTP pelanggar yang ditahan saat razia akan dikembalikan.

Setelah KTP dikembalikan, pengelola kos diharap bisa langsung mengurus perizinan usaha mereka ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Setelah sidang kita arahkan mereka mengurus ke PTSP, karenakan tidak hanya izin juga termasuk soal melaporkan kepada penghuni rumah kosnya ke RTsetempat, mulai besok harus melaporkan jadi penghuninya," kata Tamo.

Sebelumnya sebanyak 50 pemilik bangunan indekos, panti pijat, dan tempat usaha tak berizin menjalani sidang yustisi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ( RPTRA) Kalijodo di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Kasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat mengatakan, persidangan itu untuk menindaklanjuti temuan selama sebulan operasi perizinan indekos di wilayah Jakarta Barat.

"Jumlah pelanggar selama satu bulan perdana ini ada 50 pelanggar, itu terdiri dari 25 kos, 15 panti pijat, dan 10 tempat usaha. Rata-rata dari mereka tidak bisa menunjukkan surat izin saat giat razia," ucap Tamo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Megapolitan
Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X