Kompas.com - 06/11/2019, 05:56 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Sebuah video viral belakangan ini menampilkan tekanan beberapa ormas di Kota Bekasi agar diberi jatah pengelolaan parkir di minimarket. Video itu diambil ketika beberapa ormas berunjuk rasa pada 23 Oktober 2019 di SPBU Narogong, Rawalumbu.

Perwakilan salah satu ormas yang berunjuk rasa kala itu, Deni Muhammad Ali selaku Ketua GIBAS Kota Bekasi, menyatakan, aksi itu merupakan buntut ketidaksepahaman antara ormas dan pengusaha minimarket.

Inti ketidaksepahaman itu ada pada selembar surat tugas yang, menurut Deni, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pendapatan Daerah/Bapenda) Kota Bekasi.

Surat itu sudah kedaluwarsa ketika ditunjukkan ormas sebagai bukti bahwa mereka ditunjuk Pemkot Bekasi mengelola lahan parkir minimarket. Di sisi lain, pihak minimarket merasa belum pernah diberi tahu soal itu. Lebih dari itu, surat ini jadi sumbu polemik karena bermasalah.

Klaim pemerintah

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda berujar, surat tugas yang ia terbitkan kepada anggota ormas merupakan bagian upaya jajarannya menggali potensi pajak daerah dari minimarket.

"Pada intinya, kan itu ada potensi pendapatan. Bapenda, sepanjang itu ada aturannya, ya wajib menggali," kata Aan kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Ormas Akui Minta Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Tugas untuk Kelola Parkir Minimarket

Ia melanjutkan, tahun depan ada sekitar Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang dapat diraup Kota Bekasi. Itu termasuk di dalamnya penarikan pajak dari sekitar 600 gerai minimarket.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim, surat tugas ini hanya berlaku satu bulan. Ia mengakui bahwa surat itu berarti mandat pemerintah, dan hasil penarikan tarif parkirnya disetor ke kas daerah.

"Dalam periodisasi tertentu, iya (merupakan mandat). Kalau ada hasilnya, disetorkan ke kas daerah. Tapi, selesai dari itu, berarti tidak ada mandat lagi, jadi periodenya sudah habis. Pemkot memberikan mandat atau wewenang itu jelas ada batasnya," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu kepada Kompas.com di kantornya.

"Surat tugas itu biasanya menugaskan kepada seseorang atau kepada lembaga atau lainnya itu ada periodisasi satu bulan," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Langkah Pemprov DKI untuk Antisipasi Gempa akibat Sesar Baribis

Ini Langkah Pemprov DKI untuk Antisipasi Gempa akibat Sesar Baribis

Megapolitan
Sempat Buron, Pelajar yang Keroyok Adik Kelas di SMAN 70 Jakarta Ditangkap

Sempat Buron, Pelajar yang Keroyok Adik Kelas di SMAN 70 Jakarta Ditangkap

Megapolitan
Dukcapil Jemput Bola Pergantian Dokumen bagi Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan Mpok Nori

Dukcapil Jemput Bola Pergantian Dokumen bagi Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan Mpok Nori

Megapolitan
Tanggapan Ahok soal Eks Stafnya Sunny Tanuwidjaja yang Kini Dukung Anies

Tanggapan Ahok soal Eks Stafnya Sunny Tanuwidjaja yang Kini Dukung Anies

Megapolitan
Holywings di Tangerang Boleh Beroperasi Lagi jika Ubah Jenis Usaha, Bupati: Kalau Ganti Jadi Ayam Geprek, Silakan

Holywings di Tangerang Boleh Beroperasi Lagi jika Ubah Jenis Usaha, Bupati: Kalau Ganti Jadi Ayam Geprek, Silakan

Megapolitan
Jabodetabek Tak Termasuk, Ini 11 Wilayah yang Wajib Pakai MyPertamina Buat Beli Pertalite dan Solar

Jabodetabek Tak Termasuk, Ini 11 Wilayah yang Wajib Pakai MyPertamina Buat Beli Pertalite dan Solar

Megapolitan
Polisi Ungkap Identitas Mayat Dalam Karung yang Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Polisi Ungkap Identitas Mayat Dalam Karung yang Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Holywings Pondok Indah Luput dari Daftar Penyegelan, Pemprov DKI Akan Cek ke Lokasi

Holywings Pondok Indah Luput dari Daftar Penyegelan, Pemprov DKI Akan Cek ke Lokasi

Megapolitan
2 dari 3 'Outlet' Holywings di Kabupaten Tangerang Disebut Masih Memproses Izin Usaha

2 dari 3 "Outlet" Holywings di Kabupaten Tangerang Disebut Masih Memproses Izin Usaha

Megapolitan
Roy Suryo Mengaku Akan Diperiksa Besok soal Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi

Roy Suryo Mengaku Akan Diperiksa Besok soal Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi

Megapolitan
Tandon Air Proyek LRT yang Jebol hingga Lukai 5 Orang Dipasangi Garis Polisi

Tandon Air Proyek LRT yang Jebol hingga Lukai 5 Orang Dipasangi Garis Polisi

Megapolitan
Kasus Unggahan Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo: Saya Apresiasi...

Kasus Unggahan Meme Patung Sang Buddha Mirip Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo: Saya Apresiasi...

Megapolitan
3 Holywings di Kabupaten Tangerang yang Ditutup Berada di Gading Serpong, BSD, dan Karawaci

3 Holywings di Kabupaten Tangerang yang Ditutup Berada di Gading Serpong, BSD, dan Karawaci

Megapolitan
Harga Cabai di Jakarta Tinggi dalam Dua Pekan Terakhir, Stabil di Angka Rp 100.000

Harga Cabai di Jakarta Tinggi dalam Dua Pekan Terakhir, Stabil di Angka Rp 100.000

Megapolitan
3 'Outlet' Holywings di Kabupaten Tangerang Ditutup, Bupati: Itu Selamanya, Permanen

3 "Outlet" Holywings di Kabupaten Tangerang Ditutup, Bupati: Itu Selamanya, Permanen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.