Ada 445 RW Kumuh di Jakarta, Hanya 200 yang Ditata dengan Konsep CAP

Kompas.com - 06/11/2019, 08:10 WIB
Tumpukan sampah terlihat di bantaran kali Jalan Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTumpukan sampah terlihat di bantaran kali Jalan Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti mengatakan, ada 445 RW yang dinyatakan sebagai RW kumuh di Jakarta.

Data itu bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017.

Dari 445 RW kumuh, hanya 200 RW yang akan ditata dengan konsep community action plan (CAP) hingga 2022 nanti.

Penataan 200 RW kumuh dengan CAP itu tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan termasuk rencana strategis (renstra).

"Kami mengacunya pada BPS tahun 2013. Saat BPS evaluasi lagi di tahun 2017, ternyata RW kumuhnya nambah, dari sekitar 225, di BPS 2017 itu 445 (RW kumuh). Tapi kami RPJMD, renstra, itu 200 RW targetnya Pak Gubernur," ujar Suharyanti saat dihubungi, Selasa (6/11/2019).

Baca juga: Menyoal Anggaran Rencana Penataan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Per RW

Suharyanti menuturkan, khusus di Jakarta Barat, RW kumuh berjumlah 95 RW. Namun, yang ditata dengan konsep CAP hanya 43 RW.

"Sisanya itu tidak ada CAP-nya, tapi langsung pekerjaan fisik di lapangan melalui hasil musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)," kata dia.

Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat mengusulkan anggaran Rp 20,337 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk menata sejumlah RW kumuh tanpa konsep CAP tahun depan.

Nomenklatur kegiatan itu yakni perbaikan sarana prasarana lingkungan kawasan permukiman kumuh di Jakarta Barat.

"Untuk yang Rp 20,3 miliar untuk pekerjaan di luar CAP, tapi masuk RW kumuh, yang (rencana penataannya) masuk melalui musrenbang atau usulan warga," ucap Suharyanti.

Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat juga mengajukan anggaran untuk menata RW kumuh tanpa konsep CAP.

Anggaran yang diusulkan untuk menata 30 RW pada 2020 yakni Rp 18,998 miliar.

"Untuk Jakarta Pusat, semuanya 98 RW kumuh, 38 ditangani lewat CAP, sisanya 60 itu langsung fisik, tidak pakai konsultan lagi," tutur Kepala Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat Yaya Mulyarso.

Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur mengusulkan Rp 5 miliar untuk menata RW kumuh tanpa CAP.

Baca juga: Anggaran Tidak Realistis, Penataan Kampung Kumuh DKI Terancam Dicoret DPRD

Kepala Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur Retno Sulistiyaningrum belum mengetahui RW mana saja yang akan ditata dengan anggaran tersebut.

"(Rp 5 miliar) tetap untuk yang kumuh. Biasanya kalau ada pengaduan masyarakat terkait lokasi kumuh yang jalan atau salurannya yang rusak, kami tanggulangani dengan itu," kata Retno.

Selain Sudin Perumahan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur, dua sudin kota lain juga mengajukan anggaran dengan nomenklatur serupa.

Sudin Perumahan Jakarta Utara mengusulkan Rp 5,113 miliar untuk nomenklatur peningkatan sarana prasarana lingkungan kawasan permukiman kumuh Jakarta Utara.

Kemudian, Sudin Perumahan Jakarta Selatan mengajukan Rp 5,999 miliar untuk nomenklatur perbaikan sarana prasarana lingkungan kawasan permukiman kumuh Jakarta Selatan.

Jika dijumlahkan, anggaran yang diusulkan untuk penataan RW kumuh tanpa konsep CAP di lima wilayah kota Jakarta yakni Rp 55, 447 miliar.

Beda CAP dan non-CAP

Kepala Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat Yaya Mulyarso menjelaskan, CAP merupakan rencana penataan kampung kumuh yang melibatkan warga kampung tersebut.

CAP disusun oleh konsultan. Kegiatan itu menghasilkan dokumen rencana penataan kampung kumuh dalam tiga aspek, yakni sosial budaya, pemberdayaan ekonomi, dan fisik.

Aspek fisik berupa pengerjaan sarana, prasarana, dan utilitas.

Kemudian, aspek sosial budaya digali untuk mengembangkan potensi kegiatan sosial dan kebudayaan di kampung yang akan ditata.

Sementara aspek pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian warga, baik melalui pengembangan usaha maupun kegiatan lainnya.

Rencana fisik akan dikerjakan oleh Sudin Perumahan dengan nama program collaborative implementation plan (CIP), sementara aspek sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi akan dikerjakan oleh unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait.

Sementara penataan non-CAP, pemerintah hanya mengerjakan perbaikan fisik, tanpa aspek sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi. Pengerjaan fisik dilakukan berdasarkan usulan warga dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

"RW kumuh itu kan ada 445 seluruh Jakarta, yang ditangani pakai CAP cuma 200, yang 245 itu namanya fisiknya saja. Kalau CAP kan ada unsur pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya," tutur Yaya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang Dicekal ke Luar Negeri

Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang Dicekal ke Luar Negeri

Megapolitan
Sungai Cisadane Meluap, 6 Rumah di Bogor Terendam Banjir

Sungai Cisadane Meluap, 6 Rumah di Bogor Terendam Banjir

Megapolitan
Sembuh Setelah Ditabrak Remaja Saat Razia Masker, Satpol PP di Jakpus Kini Bertugas Lagi

Sembuh Setelah Ditabrak Remaja Saat Razia Masker, Satpol PP di Jakpus Kini Bertugas Lagi

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Megapolitan
30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Megapolitan
Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Megapolitan
Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Megapolitan
Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Megapolitan
Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Megapolitan
Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Megapolitan
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Megapolitan
TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X