Mendagri Minta Kepala Daerah Tertibkan Parkir yang Dikelola Ormas, Ini Jawaban Wali Kota Bekasi

Kompas.com - 06/11/2019, 14:02 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan, jajarannya sudah selaras dengan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penertiban lahan parkir yang dikelola ormas.

Belakangan ini, kabar ormas meminta jatah pengelolaan lahan parkir menghangat di Kota Bekasi. Sejumlah kalangan khawatir, hal itu berdampak buruk bagi iklim usaha.

"Pemerintah Kota Bekasi itu berdasarkan potensi yang ada melakukan ekstensifikasi (pajak). Ekstensifikasi itu sama dengan penataan. Jadi, kalau Pak Mendagri bilang begitu ya, kami melakukan penataan tentunya regulasinya sedang kami tata," kata Rahmat atau yang akrab disapa Pepen itu di kantornya, Rabu (6/11/2019) siang.

Baca juga: Pemkot Bekasi Gandeng Ormas Kelola Parkir, Wali Kota: Yang Penting Jangan Premanisme

Di sisi lain, Pepen meminta publik mencerna isu ormas dan jatah parkir dengan kepala dingin, terlebih dalam menyikapi video viral di media sosial yang menampilkan intimidasi ormas di Bekasi terhadap pengusaha minimarket agar memberikan jatah pengelolaan parkir.

Ia menyatakan, kerja sama dengan ormas bagian dari rencana Pemerintah Kota Bekasi merancang regulasi soal ekstensifikasi pajak, termasuk meraup potensi pajak parkir.

"Nanti kami atur lagi dengan petunjuk teknisnya, dengan pedoman. Bahkan parkir yang harus retribusi, nanti Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) harus menyiapkan sarana dan prasarananya," ujar Pepen.

"Saran Pak Kapolres (Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto), orang yang jadi juru parkir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman," tambah politikus Golkar tersebut.

Ia menjamin, ribut-ribut saat ini akan ditindaklanjuti. Tujuannya, agar peraturan pengelolaan parkir oleh ormas dan pihak ketiga lainnya justru kondusif bagi iklim usaha.

"Dengan kenyamanan itu, insya Allah Kota Bekasi menjadi kota tujuan investasi," ujar Pepen.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menertibkan pengelolaan parkir demi menjaga iklim investasi.

"Apalagi jika dipungut oleh preman berkedok ormas," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, melalui keterangan persnya, Rabu (6/11/2019).

"Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X