PSI Kerap Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra : Genitnya Harus Dikurangi

Kompas.com - 06/11/2019, 16:55 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COMWakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta agar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak terlalu mencari perhatian publik dengan membongkar anggaran ganjil dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran ( KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Hal ini diungkapkan Taufik dalam konferensi pers Fraksi Gerindra untuk menanggapi anggaran janggal KUA-PPAS yang dipublikasi oleh PSI. Dua di antaranya yakni soal anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar.

Menurut Taufik, tak ada yang istimewa soal penemuan anggaran ganjil dalam KUA-PPAS itu. Perkara seperti ini lazim dalam menggodok anggaran.

Politisi Gerindra ini menyayangkan ketika anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana membuka anggaran itu dan menyebarluaskan melalui akun media sosialnya yang berujung polemik di masyarakat.

Baca juga: Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah," kata Taufik di ruang konferensi pers Fraksi Gerindra, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Taufik mengisahkan, pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran janggal.

Bedanya, ketika menemukan anggaran janggal itu, Taufik lalu memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Ia mengklaim tak ingin membuka hal ini ke publik lantaran anggaran yang diajukan masih sebatas perencanaan dan belum dibahas antara eksekutif dan legislatif.

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Ketua DPW Gerindra KDI Jakarta ini menilai metode mengulik anggaran yang dilakukan William harus diubah.

Baca juga: Saat Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Anggaran Janggal Pemprov DKI ke Publik

Menurut dia, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran, bukan di ruang publik. Dengan demikian hal ini tak menimbulkan spekulasi dan polemik di masyarakat.

"Saya kira ini metode baru anggota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam rapat. Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," tuturnya.

Diketahui, pembahasan anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 banyak menuai polemik.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian pulpen Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X