Ada Permintaan agar Nama Komisi B DPRD Ditulis di Prasasti MRT, Formappi: Ini Bibit-bibit Korupsi

Kompas.com - 07/11/2019, 06:37 WIB
Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama BUMD, di lantai 2 DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama BUMD, di lantai 2 DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/11/2019)
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta membuatkan prasasti yang berisi nama-nama anggota DPRD DKI Komisi B.

Hal ini diminta oleh Komisi B jika nantinya dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan oleh PT MRT Jakarta disetujui.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai hal itu bisa berpotensi menimbulkan bibit-bibit anggota DPRD untuk korupsi.

“Anggota DPRD yang meminta imbalan khusus untuk apa yang sudah seharusnya dikerjakan punya potensi untuk terjebak melakukan penyimpangan anggaran atau korupsi,” ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Minta Nama-nama Anggota Ditulis di Prasasti oleh PT MRT Jakarta

Meski anggota Komisi B DPRD hanya mengharapkan nama mereka ditulis dalam prasasti, bukan mewajibkan PT MRT Jakarta untuk menulisnya, hal itu dinilai Lucius seperti ada nuansa transaksional dalam proses pembahasan anggaran rancangan APBD 2020 ini.

“Seolah-olah jika anggaran disetujui, itu adalah jasa pribadi anggota-anggota DPRD. Karena mereka berjasa, maka penting diberikan imbalan berupa penghargaan MRT dengan mencantumkan nama mereka di prasasti,” kata Lucius.

Ia pun khawatir kebiasaan anggota DPRD menitipkan sesuatu hal atau meminta imbalan dari kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau BUMN dapat memberi peluang buruk ke kegiatan lainnya ke depannya.

“Di MRT mungkin mereka baru mulai dengan meminta imbalan berupa penulisan nama di prasasti. Bisa jadi permintaan dalam bentuk lain juga bisa diajukan diam-diam. Dan biasanya pihak terkait, umumnya pelaksana proyek, demi keuntungan usaha mereka dari proyek yang dikerjakan, dengan mudah memberikan apa yang diminta DPRD,” ujar Lucius.

Ia mengatakan, seharusnya dalam memutuskan suatu kegiatan usulan dari SKPD itu tidak boleh didasarkan pada keinginan atau kebutuhan pribadi .

“Maka hanya urusan kebutuhan warga itu yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi DPRD untuk menyetujui atau tidak menyetujui program yang diusulkan. Ditambah lagi dengan pertimbangan ketersediaan dana,” kata Lucius.

Ia menyarankan agar DPRD kedepannya memutuskan anggaran kegiatan yang diajukan SKPD maupun BUMN dengan melihat apakah warga memang benar-benar membutuhkan kegiatan itu atau tidak.

“Anggota DPRD dipilih untuk memastikan kebutuhan warga diperhatikan oleh pemerintah melalui anggaran salah satunya,”

“ Maka tentu kalau anggaran disetujui, itu pasti bukan karena jasa orang per orang anggota, tetapi karena anggaran itu dibutuhkan pemerintah untuk melayani kebutuhan warga,”.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diguyur Hujan Dua Jam, Ratusan Rumah di BPI Tangsel Kebanjiran

Diguyur Hujan Dua Jam, Ratusan Rumah di BPI Tangsel Kebanjiran

Megapolitan
Dua dari Empat Perampok Warteg di Jakarta adalah Residivis Kasus yang Sama

Dua dari Empat Perampok Warteg di Jakarta adalah Residivis Kasus yang Sama

Megapolitan
Permukiman di Cipulir Banjir Pascahujan Deras pada Minggu Malam

Permukiman di Cipulir Banjir Pascahujan Deras pada Minggu Malam

Megapolitan
Kata Anies, Banjir Underpass Kemayoran Surut dan Sudah Bisa Dilintasi

Kata Anies, Banjir Underpass Kemayoran Surut dan Sudah Bisa Dilintasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies: Dulu Takbiran Dilarang, Sekarang Diizinkan | Jakarta Negatif Virus Corona

[POPULER JABODETABEK] Anies: Dulu Takbiran Dilarang, Sekarang Diizinkan | Jakarta Negatif Virus Corona

Megapolitan
BMKG: Jabodetabek Hujan Siang Ini

BMKG: Jabodetabek Hujan Siang Ini

Megapolitan
Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Megapolitan
Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Megapolitan
Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Megapolitan
Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Megapolitan
Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Megapolitan
Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Megapolitan
Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Megapolitan
Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X