Ada Permintaan agar Nama Komisi B DPRD Ditulis di Prasasti MRT, Formappi: Ini Bibit-bibit Korupsi

Kompas.com - 07/11/2019, 06:37 WIB
Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama BUMD, di lantai 2 DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama BUMD, di lantai 2 DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/11/2019)
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta membuatkan prasasti yang berisi nama-nama anggota DPRD DKI Komisi B.

Hal ini diminta oleh Komisi B jika nantinya dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan oleh PT MRT Jakarta disetujui.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai hal itu bisa berpotensi menimbulkan bibit-bibit anggota DPRD untuk korupsi.

“Anggota DPRD yang meminta imbalan khusus untuk apa yang sudah seharusnya dikerjakan punya potensi untuk terjebak melakukan penyimpangan anggaran atau korupsi,” ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Minta Nama-nama Anggota Ditulis di Prasasti oleh PT MRT Jakarta

Meski anggota Komisi B DPRD hanya mengharapkan nama mereka ditulis dalam prasasti, bukan mewajibkan PT MRT Jakarta untuk menulisnya, hal itu dinilai Lucius seperti ada nuansa transaksional dalam proses pembahasan anggaran rancangan APBD 2020 ini.

“Seolah-olah jika anggaran disetujui, itu adalah jasa pribadi anggota-anggota DPRD. Karena mereka berjasa, maka penting diberikan imbalan berupa penghargaan MRT dengan mencantumkan nama mereka di prasasti,” kata Lucius.

Ia pun khawatir kebiasaan anggota DPRD menitipkan sesuatu hal atau meminta imbalan dari kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau BUMN dapat memberi peluang buruk ke kegiatan lainnya ke depannya.

“Di MRT mungkin mereka baru mulai dengan meminta imbalan berupa penulisan nama di prasasti. Bisa jadi permintaan dalam bentuk lain juga bisa diajukan diam-diam. Dan biasanya pihak terkait, umumnya pelaksana proyek, demi keuntungan usaha mereka dari proyek yang dikerjakan, dengan mudah memberikan apa yang diminta DPRD,” ujar Lucius.

Ia mengatakan, seharusnya dalam memutuskan suatu kegiatan usulan dari SKPD itu tidak boleh didasarkan pada keinginan atau kebutuhan pribadi .

“Maka hanya urusan kebutuhan warga itu yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi DPRD untuk menyetujui atau tidak menyetujui program yang diusulkan. Ditambah lagi dengan pertimbangan ketersediaan dana,” kata Lucius.

Ia menyarankan agar DPRD kedepannya memutuskan anggaran kegiatan yang diajukan SKPD maupun BUMN dengan melihat apakah warga memang benar-benar membutuhkan kegiatan itu atau tidak.

“Anggota DPRD dipilih untuk memastikan kebutuhan warga diperhatikan oleh pemerintah melalui anggaran salah satunya,”

“ Maka tentu kalau anggaran disetujui, itu pasti bukan karena jasa orang per orang anggota, tetapi karena anggaran itu dibutuhkan pemerintah untuk melayani kebutuhan warga,”.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

Megapolitan
Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X