Hindari Anggaran Siluman, F-PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas di Banggar

Kompas.com - 07/11/2019, 09:59 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mengunggah hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke sistem e-budgeting sebelum rapat badan anggaran (banggar).

Menurut PSI, hal ini perlu dilakukan demi tertibnya proses perencanaan anggaran dan menghindari anggaran siluman.

"Saat nanti MoU KUA-PPAS antara DPRD dengan gubernur, kami tidak ingin nanti DPRD menyepakati sesuatu yang tidak jelas isinya. Jangan sampai jika ada masalah anggaran di kemudian hari, pihak eksekutif dan legislatif saling lempar tanggung jawab," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: PSI Kerap Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra : Genitnya Harus Dikurangi

Idris menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS 2020 yang dibahas selama dua pekan terakhir bahkan dilakukan tanpa draf resmi yang sudah diserahkan pihak eksekutif.

Referensi data selama masa pembahasan rancangan KUA-PPAS tersebut seolah tidak jelas.

“Di rapat Badan Anggaran tanggal 23 Oktober 2019, pihak eksekutif mengoreksi proyeksi APBD dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun, atau turun Rp 6,5 triliun. Namun, di sistem e-budgeting posisinya masih Rp 95,9 triliun, DPRD disuruh bersih-bersih anggaran belanja biar turun jadi Rp 89,4 triliun. Padahal harusnya eksekutif tuntaskan dulu bersih-bersih itu,” jelasnya.

Selama dua pekan pembahasan, kata dia, ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi.

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 558,8 Miliar untuk Tata 80 RW Kumuh

Bahkan, ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pegangan.

Semua data hasil pembahasan ini harus dikompilasi agar bisa menjadi rujukan bersama pada rapat banggar nanti.

“Yang jadi masalah utama saat ini adalah, ternyata tidak ada data yang bisa jadi rujukan bersama. Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi," kata Idris.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Megapolitan
Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

Megapolitan
Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Megapolitan
Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi 'Health Alert Card'

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi "Health Alert Card"

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Megapolitan
Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X