Wakil Ketua DPRD DKI F-PAN: Setelah Dibahas Rinci, Anggaran akan Dibuka Seterang-terangnya

Kompas.com - 07/11/2019, 14:37 WIB
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya. KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak transparan dalam membuka anggaran ke publik karena tidak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) 2020 di situs resmi.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menilai bahwa anggaran diunggah di situs resmi setelah selesai dibahas.

"Setelah selesai dibahas dengan rinci, transparan dan akuntabel baru lah dibuka seterang-terangnya ke publik biar semua itu bisa dirasakan manfaat ke publik," ujar Zita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).


Zita menyebutkan bahwa anggaran tersebut harus disisir terlebih oleh DPRD sebelum akhirnya dipublikasikan.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi DPRD yang mewakili rakyat salah satunya untuk memeriksa anggaran.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Unggah KUA-PPAS 2020, F-Golkar: Terbuka Kalau Mau Clean Goverment

"Yes, karena DPRD kan wakil rakyat. Ini negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Buat apa ada DPRD kalau gitu. Nah yang paling penting DPRD jangan di anggap cuma tukang stempel, ajak bicara kami," kata dia.

Dengan membiarkan anggota DPRD DKI menyisir anggaran sebelum diunggah, lanjut Zita, DPRD berupaya maksimal untuk menganalisa dan leluasa dalam memeriksa anggaran.

"Kembalikan fungsi DPRD semaksimal mungkin, khususnya penganggaran. Berikan keleluasaan dan waktu untuk anggota dewan menganalisa dan memberikan masukan se-objective mungkin dalam forum resmi. Karena tugas kamilah wakil rakyat untuk itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI dinilai tidak transparan soal anggaran ke publik. Pasalnya, dokumen KUA-PPAS 2020 tidak diunggah ke situs web resmi apbd.jakarta.go.id.

Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur Anies Baswedan membuka dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X