Cerita Politisi Muda PDI-P Harus Kejar-kejar SKPD untuk Dapatkan Dokumen Anggaran

Kompas.com - 07/11/2019, 20:38 WIB
KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah menyebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 hasil revisi tak pernah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ima harus meminta sendiri dokumen tersebut kepada Pemprov DKI. Bahkan cukup sulit karena harus diminta berulang kali.

"Minta sendiri ke admin. Kalau kita sih enggak dapet. Kalau saya pribadi pun enggak dapet. Yang baik itu kita saja minta per sudin saja susah gitu," kata Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Ia menyebutkan, dirinya harus meminta dokumen tersebut dari jauh-jauh hari agar bisa memeriksa komponen anggaran belanja yang diajukan Pemprov DKI.

Baca juga: Tak Hanya Pasir Rp 52 M, Ini Anggaran Tak Lazim Lain yang Ditemukan Ima Mahdiah

"Maksudnya gini loh, ini kan mata kita cuma dua. Di komisi hanya 23 orang. Terus kalau kita ngebahas sampai 200.000 komponen di RAPBD cuma 2 minggu kan kita juga perlu dari jauh," ujarnya.

Menurut dia, Pemprov DKI sempat memberikan dokumen KUA-PPAS 2020 namun masih dalam bentuk dokumen yang belum direvisi.

Padahal KUA-PPAS 2020 sudah berubah jumlahnya dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun. Akibat dokumen diberikan buru-buru, anggota DPRD DKI kerap kaget ketika melihat anggaran yang dipaparkan saat rapat.

Baca juga: Anggota DPRD DKI F-PDIP Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Pembelian Pasir pada Dinas Pendidikan

"Jadi waktu itu kita dikasih PDF-nya. Nah sekarang ini yang sudah 89 triliun. Jadi aku minta yang ter-update. Kemarin juga sudah kita sebutin bukan cuma dari PDI-P dari semua fraksi bilang kalau bisa bahannya itu h- berapa gitu. Jadi ketika kita duduk di rapat itu nggak kaget karena baru lihat," jelas politisi muda ini.

"Cuma yang kata Pak Sekda soft copy hard copy, kalau hard copy sudah cuma kan itu yang masih Rp 95 triliun. Yang buku belum yang revisi. Tapi ini (data yang saya sisir) sudah yang revisi nih saya minta per dinas. Minta sendiri harus kita kejar-kejar juga, bukan dikasih," tambahnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X