Usai Ungkap Anggaran Janggal, Kali Ini PSI DKI Minta Formula E Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menjadi fraksi yang getol mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka juga mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana, misalnya. Ia mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar. William juga mengungkap anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.

Aksi William itu membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.

Baca juga: DPRD Setujui Anggaran Rp 114,47 Miliar untuk Revitalisasi Monas

Setelah mengungkapkan sejumlah anggaran yang janggal, kini Fraksi PSI kembali mengkritik kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Kebijakan yang mereka kritik yakni penyelenggaraan balapan Formula E 2020 yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Minta Formula E dibatalkan

Fraksi PSI meminta balapan Formula E di Jakarta pada 2020 dibatalkan.

Alasannya, balapan mobil listrik itu tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.

"Ini tidak ada di RPJMD, tidak ada di RKPD, ujug-ujug bisa jadi program prioritas gubernur," kata anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Selain itu, Fraksi PSI juga menolak Formula E karena belum mendapatkan kajian investasi. Mereka belum mengetahui kajian untung rugi kegiatan tersebut.

Baca juga: PSI Minta Balapan Formula E Dibatalkan karena Tak Ada di RPJMD DKI

"Tolong, karena ini uang rakyat, Formula E dibatalkan sampai kajiannya lengkap dan kami menerima (kajiannya)," ujar anggota Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Tak mau berjudi dengan uang rakyat

Anggara mempertanyakan kajian investasi Formula E 2020. Fraksi PSI tidak ingin anggaran balapan itu dibebankan dalam APBD yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucapnya.

Jika Pemprov DKI tetap ingin menyelenggarakan Formula E, kata Anggara, sebaiknya anggaran kegiatan itu menggunakan dana dari pihak swasta.