Kepala Bapenda Bekasi Dipanggil Polisi Terkait Penunjukan Ormas Kelola Parkir Minimarket

Kompas.com - 08/11/2019, 10:42 WIB
Media sosial

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda dipanggil Polres Metro Bekasi Kota, Kamis (7/11/2019).

Pemanggilan ini menyusul gaduh penunjukan anggota ormas mengelola parkir minimarket oleh Bapenda.

Aan datang ke Mapolres Metro Bekasi Kota sekira pukul 10.26 WIB, didampingi kuasa hukumnya, RM Purwadi.

Delapan jam lebih diperiksa, Aan dicecar 59 pertanyaan oleh polisi terkait kewenangan Bapenda memerintahkan anggota ormas mengelola parkir serta aliran uang parkir yang ditarik anggota ormas.

"Ada 59 pertanyaan, semua dijawab dengan baik dan benar. Intinya dari mulai tupoksi Bapenda sampai dengan dia bisa mengeluarkan surat tugas, dengan bagaimana dia mendapatkan uang pungutan di bawah, dan bagaimana uangnya sampai ke kas daerah," jelas Purwadi kepada awak media, Kamis malam.

Baca juga: Duduk Perkara Surat Tugas yang Bikin Polemik Ormas Minta Jatah Parkir di Bekasi

Purwadi mengklaim, kliennya bersedia dipanggil kembali oleh polisi untuk dimintai keterangan.

"Sepertinya sudah cukup hasil keterangan tadi, namun jika memang penyidik membutuhkan lagi, prinsipnya beliau tidak masalah," ujar dia.

Sebelumnya, Bapenda Kota Bekasi menerbitkan surat tugas untuk anggota ormas mengelola parkir di minimarket.

Baca juga: Beda Versi Ormas dan Pemkot Bekasi soal Surat Tugas Kelola Parkir Minimarket

Surat tugas ini kemudian menjadi polemik karena anggota ormas memanfaatkannya sebagai "senjata" meminta jatah pengelolaan parkir.

Massa dari berbagai ormas bahkan sempat menggelar demo pada 23 Oktober 2019 di Narogong, Rawalumbu.

Video aksi para anggota ormas tersebut kemudian viral dan menjadi polemik.

Dalam perkembangannya, banyak inkonsistensi keterangan baik oleh Bapenda Kota Bekasi maupun pihak ormas mengenai surat tugas ini.

Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Arman sebelumnya mengatakan, jajarannya tengah mendalami dugaan pidana khusus di balik penerbitan surat tugas pengelolaan parkir kepada ormas di Kota Bekasi.

"Kalau memang ada indikasi kebijakan yang dikeluarkan terhadap indikasi korupsi, akan kami dalami," ujar Arman kepada Kompas.com, Senin (4/11/2019) malam.

Arman menjelaskan, pungutan parkir biasanya memuat tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Namun, dalam kasus ini, ada dugaan tindak pidana lain.

"Akan kita selidiki lebih dalam, yaitu (berkaitan) dengan surat tugas yang kemungkinan besar terkait dengan pidana lain atau lex spesialis lainnya," kata dia.

"Walaupun sukarela kan kita lihat nanti kaitannya dengan surat tugas, kewenangan yang diberikan, kemudian undang-undang yang memayunginya," Arman memaparkan.

Ia mengatakan, sudah ada beberapa orang yang dipanggil selama penyelidikan. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja saksi tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Megapolitan
Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Megapolitan
Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Megapolitan
Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Megapolitan
 Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Megapolitan
Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Megapolitan
Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Megapolitan
Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Megapolitan
Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Megapolitan
Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Megapolitan
PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

Megapolitan
Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Megapolitan
Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Megapolitan
Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Megapolitan
Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X