Demo di Depan Balai Kota, Sekelompok Orang Minta Anies Buka Dokumen Anggaran

Kompas.com - 08/11/2019, 17:43 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di lokasi.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Menurut dia, permintaan itu berdasarkan temuan beberapa anggaran yang dirasa janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sekolah-sekolah senilai Rp 82 miliar dan anggaran pulpen yang mencapai Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah komputer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," ujarnya.

Para pengunjuk rasa menduga kebijakan Anies yang tidak transparan terhadap anggaran justru berpotensi adanya praktik korupsi dalam APBD 2020.

Mereka meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi anggaran yang tak masuk akal di dalam KUA-PPAS tersebut.

"Kami duga dengan tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata dia.

Baca juga: Sekda DKI: Kalau Kami Dituduh Tidak Transparan Susun Anggaran, Itu Salah Besar!

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengklaim, penyusunan anggaran era Gubernur Anies Baswedan sama dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.

"Yang kami lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kami lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin. Bahkan kami tambah satu treatment namanya forum rencana strategis daerah, jadi makin kuat," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/11/2019).

Saefullah menyatakan, Pemprov DKI era kepemimpinan Anies menyusun anggaran secara transparan seperti era pemerintahan sebelumnya.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X