Kompas.com - 08/11/2019, 18:55 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Itu artinya, rancangan anggaran DKI masih defisit Rp 4,5 triliun.

Baca juga: Hindari Anggaran Siluman, F-PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas di Banggar

"Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun," kata Idris dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Idris menjelaskan, selama pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020, ada belanja langsung yang dikurangi. Namun, ada pula penambahan anggaran kegiatan baru yang tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau kegiatan strategis daerah (KSD).

Kegiatan-kegiatan itu berkaitan dengan rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

Menurut Idris, agar anggaran belanja sesuai dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 89,4 triliun, Pemprov DKI harus memotong anggaran Rp 6,5 triliun.

Namun, hasil rekapitulasi sementara Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp 118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp 1,9 triliun.

"Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp 76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp 650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp 1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp 555,6 miliar, dan penyertaan modal daerah naik Rp 141,6 miliar," kata Idris.

Baca juga: PSI Sebut Ada Perbedaan antara Data Anggaran di Atas Kertas dengan Tampilan Proyektor

Selain itu, Pemprov DKI masih harus menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 300 miliar.

Menurut Idris, penyesuaian UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran.

Karena itu, PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memangkas anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.

"Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat," ucap Idris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Megapolitan
Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Megapolitan
Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Megapolitan
Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Megapolitan
Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Megapolitan
Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Megapolitan
Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

Megapolitan
Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Megapolitan
8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

Megapolitan
Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X