Fraksi PSI Sebut Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 4,5 Triliun

Kompas.com - 08/11/2019, 18:55 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Itu artinya, rancangan anggaran DKI masih defisit Rp 4,5 triliun.

Baca juga: Hindari Anggaran Siluman, F-PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas di Banggar

"Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun," kata Idris dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Idris menjelaskan, selama pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020, ada belanja langsung yang dikurangi. Namun, ada pula penambahan anggaran kegiatan baru yang tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau kegiatan strategis daerah (KSD).

Kegiatan-kegiatan itu berkaitan dengan rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

Menurut Idris, agar anggaran belanja sesuai dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 89,4 triliun, Pemprov DKI harus memotong anggaran Rp 6,5 triliun.

Namun, hasil rekapitulasi sementara Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp 118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp 1,9 triliun.

"Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp 76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp 650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp 1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp 555,6 miliar, dan penyertaan modal daerah naik Rp 141,6 miliar," kata Idris.

Baca juga: PSI Sebut Ada Perbedaan antara Data Anggaran di Atas Kertas dengan Tampilan Proyektor

Selain itu, Pemprov DKI masih harus menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 300 miliar.

Menurut Idris, penyesuaian UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran.

Karena itu, PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memangkas anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.

"Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat," ucap Idris.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Megapolitan
Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Megapolitan
Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Megapolitan
Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Megapolitan
Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Megapolitan
Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X