Fraksi PSI Sebut Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 4,5 Triliun

Kompas.com - 08/11/2019, 18:55 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Itu artinya, rancangan anggaran DKI masih defisit Rp 4,5 triliun.

Baca juga: Hindari Anggaran Siluman, F-PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas di Banggar

"Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun," kata Idris dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Idris menjelaskan, selama pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020, ada belanja langsung yang dikurangi. Namun, ada pula penambahan anggaran kegiatan baru yang tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau kegiatan strategis daerah (KSD).

Kegiatan-kegiatan itu berkaitan dengan rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

Menurut Idris, agar anggaran belanja sesuai dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 89,4 triliun, Pemprov DKI harus memotong anggaran Rp 6,5 triliun.

Namun, hasil rekapitulasi sementara Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp 118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp 1,9 triliun.

"Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp 76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp 650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp 1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp 555,6 miliar, dan penyertaan modal daerah naik Rp 141,6 miliar," kata Idris.

Baca juga: PSI Sebut Ada Perbedaan antara Data Anggaran di Atas Kertas dengan Tampilan Proyektor

Selain itu, Pemprov DKI masih harus menyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 300 miliar.

Menurut Idris, penyesuaian UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran.

Karena itu, PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memangkas anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.

"Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat," ucap Idris.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

Megapolitan
Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Megapolitan
Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Megapolitan
Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Megapolitan
Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Megapolitan
Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Megapolitan
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Megapolitan
Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Megapolitan
Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Megapolitan
93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X