Airin Dukung Pilkada Tetap secara Langsung

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendukung pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

Pasalnya, menurut dia, masyarakat mempunyai hak untuk menentukan calon pemimpinan.

Hal itu disampaikan Airin menanggapi wacana evaluasi pemilu langsung yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sebetulnya saya sepakat pilkada langsung aja semuanya," kata Airin saat ditemui di Kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu (9/11/2019).

"Kalau saya melihat masyarakat udah cerdas sekarang, jadi untuk memilih pemimpinya seperti apa sudah tau," kata tambah dia.

Baca juga: Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Komentar Anies

Menurut Airin, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengurangi tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.

Meski demikian, ia mendukung evaluasi Pemilu langsung secara menyeluruh setelah 20 tahun berjalan.

Ia menyerahkan pembahasan tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR. Baginya, saat ini hanya mengerjakan persoalan yang ada di Tangerang Selatan sebagai pelayanan ke masyarakat.

Baca juga: KPU: Ada Masalah di Pilkada, tetapi Tak Berarti Diubah Jadi Tak Langsung

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga: PDI-P Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Kerugian

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung.