Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Kompas.com - 12/11/2019, 07:34 WIB
Anggota Satpol PP Kota Depok bersiap-siap melakukan penertiban di Kampung Bulak, Cisalak Depok, Senin (11/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOAnggota Satpol PP Kota Depok bersiap-siap melakukan penertiban di Kampung Bulak, Cisalak Depok, Senin (11/11/2019)
|

Selanjutnya, penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Misrad, menjelaskan, sebelum penertiban, di atas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga.

Oleh pemerintah, para warga kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

Baca juga: Protes Penggusuran Lahan untuk UIII, Warga Merasa Tak Pernah Diajak Berdialog

"Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut," ujar Misrad di lokasi penertiban, Senin.

Sementara bagi warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi, akan ditertibkan oleh Tim Terpadu.

"Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok beserta PD Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasanan dan manusiawi," tandasnya.

Mirsad juga menjelaskan perihal warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot. Misrad menjelaskan, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Mirsad menegaskan Eligendom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok.

"Oleh karena itu Tim Terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," pungkas Misrad.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

Megapolitan
3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Megapolitan
Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Megapolitan
6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Megapolitan
Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Megapolitan
Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Megapolitan
Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Megapolitan
Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Megapolitan
Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman 'Online'

Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman "Online"

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Megapolitan
Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Megapolitan
Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X