Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, dari Keras hingga Memelas Lemas

Kompas.com - 12/11/2019, 07:34 WIB
Anggota Satpol PP Kota Depok bersiap-siap melakukan penertiban di Kampung Bulak, Cisalak Depok, Senin (11/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOAnggota Satpol PP Kota Depok bersiap-siap melakukan penertiban di Kampung Bulak, Cisalak Depok, Senin (11/11/2019)
|

DEPOK, KOMPAS.com - Bukan berkah malah jadi petaka, itu lah yang dirasakan oleh sebagian besar Warga Kampung Bulak, Cisalak, Depok.

Rencana pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia membuat warga setempat terusik.

Warga Kampung Bulak terusir dari tanah garapan yang sudah lama mereka tempati. Salah satunya adalah Pak Silalahi, sebagai orang yang dituakan di tempat itu, rumahnya yang menjadi tempat mengadu warga Kampung Bulak itu kini akan dibongkar.

Silalahi berdialog dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dengan raut wajah yang memelas. Padahal sebelumnya dia terlihat keras, tegas sambil berkata di depan Satpol PP.

"Maaf bapak ibu, saya ini orang Batak," kata dia dengan nada suara tinggi dalam dialog bersama Satpol PP Kota Depok di lahan pembangunan Kampus UIII, Senin (11/11/2019).

Silalahi berubah raut wajahnya setelah mendapat penjelasan dari Kapolres Kota Depok, Kombes Azis Ardiansyah terkait konsekuensi hukum yang harus ia terima jika ngotot tidak ingin ditertibkan.

Baca juga: Polemik Penertiban Lahan UIII yang Tak Kunjung Usai

Silalahi langsung menurunkan nada bicaranya, sebutan Batak tak terlihat lagi, dia memelas agar lahan tempat ia tinggali bisa ditertibkan dengan dasar hukum Perpres 62 tahun 2018 dan berharap mendapat uang kerohiman atau santunan.

Sebenarnya tidak hanya Silalahi yang menginginkan penggusuran ini dibatalkan. Warga yang ramai berkumpul di depan rumah Silalahi berharap penggusuran dibatalkan karena mereka sudah tinggal cukup lama di daerah tersebut.

Bocah kelas 6 SD, Syifa juga ikut dalam aksi penolakan penggusuran tersebut. Sambil memegang coretan tulisan tangan penolakan penggusuran, Syifa dan teman-teman SD-nya memilih bolos untuk sekolah demi mempertahankan rumah mereka.

"Pak polisi, tolong jangan gusur rumah kami, kalau digusur kami ingin tinggal di mana? Kami juga butuh sekolah," tulisan tangan tersebut dia junjung tinggi-tinggi saat aksi penolakan tersebut.

Syifa berharap pemerintah membatalkan penggusuran tempat ia tinggal bersama teman-temannya. Kampung Bulak, tempat biasa Syifa bermain petak umpet kini sebentar lagi akan rata dengan tanah.

Baca juga: Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Bangunan rumah penuh kehangatan yang selama ini dirasakan Syifa akan diganti oleh gedung-gedung tinggi pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, demi nama pembangunan.

Melapor sana sini

Kuasa hukum warga Kampung Bulak, Erham mengatakan pihaknya sudah mengupayakan langkah-langkah hukum untuk mempertahankan lahan yang sudah lama ditinggali warga.

Salah satunya melaporkan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Tidak hanya Komnas HAM, Erham mengaku melaporkan tindakan sewenang-wenang pemerintah tersebut ke Ombudsman dan DPR-RI.

Namun, hingga saat ini kata dia belum ada titik terang terkait kasus kesewenang-wenangan pemerintah menggusur warga Kampung Bulak tersebut.

"Buka ruang dialog dan musyawarah karena itu langkah terbaik menurut kami dan langkah yang tepat untuk menghargai mengedepankan sisi kemanusiaan kepada warga kami," kata dia.

Disebut warga ilegal

Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda R mengatakan, kebanyakan warga yang menolak dan bergabung dengan BMPTV-SI adalah masyarakat yang tidak memiliki administrasi kependudukan.

Kuasa Hukum Kemenag (samping kanan berhijab) Mirsad saat berdialog dengan warga Kampung Bulak Cisalak Depok, Senin (11/11/2019).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Kuasa Hukum Kemenag (samping kanan berhijab) Mirsad saat berdialog dengan warga Kampung Bulak Cisalak Depok, Senin (11/11/2019).

"Mereka tidak terdata, apa ya istilahnya, warga ilegal," kata dia.

Meski tidak memiliki catatan alamat resmi, pemerintah sempat memberikan kesempatan kepada warga untuk mendata kembali tanah garapan mereka di Kampung Bulak.

Lienda menjelaskan, saat diadakannya sosialisasi itu lah mereka melayangkan surat penolakan proses hukum pembebasan lahan berdasarkan Perpres No. 62 tahun 2018 tentang pembangunan nasional.

"Barang siapa dengan suka rela, akan diberikan uang kerohiman. Tapi kan mereka menolak," kata Lienda.

Ancaman hukum

Selain tidak memiliki data kependudukan yang lengkap, warga juga mendapat ancaman hukuman bagi yang tidak menaati proses penggusuran tersebut.

Kapolres Depok Kombes Azis Ardiansyah memperingatkan perwakilan warga Kampung Bulak terkait penolakan penertiban lahan di kampung tersebut.

Azis mengatakan, akan ada konsekuensi hukum ketika warga menolak untuk pindah dari lahan yang tercatat sebagai lahan milik negara tersebut.

"Akan ada pidana KUHP Pasal 167, 163. Jangan sampai begitu," ujar dia.

Baca juga: Cekcok dengan Warga, Satpol PP Tunda Penertiban Lahan UIII hingga Rabu

Pasal-pasal tersebut merupakan aturan yang berisi tentang penyalahgunaan wewenang terhadap tanah milik orang lain.

Pasal 167 adalah pasal KUHP tentang Tindakan Penyerobotan Tanah, sedangkan Pasal 163 tentang aturan Menyewakan Tanah Orang Lain.

Penggusuran dinilai sesuai prosedur

Kuasa Hukum Kementerian Agama untuk pembebasan lahan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Mirsad mengatakan penertiban lahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mirsad menjelaskan, semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981.

Selanjutnya, penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Misrad, menjelaskan, sebelum penertiban, di atas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga.

Oleh pemerintah, para warga kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

Baca juga: Protes Penggusuran Lahan untuk UIII, Warga Merasa Tak Pernah Diajak Berdialog

"Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut," ujar Misrad di lokasi penertiban, Senin.

Sementara bagi warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi, akan ditertibkan oleh Tim Terpadu.

"Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok beserta PD Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasanan dan manusiawi," tandasnya.

Mirsad juga menjelaskan perihal warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot. Misrad menjelaskan, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Mirsad menegaskan Eligendom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok.

"Oleh karena itu Tim Terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," pungkas Misrad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Megapolitan
Ungkap Identitas Pemilik Akun Twitter @digeeembok, Polisi Hati-hati

Ungkap Identitas Pemilik Akun Twitter @digeeembok, Polisi Hati-hati

Megapolitan
Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X