JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencoret anggaran pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana (rusunawa) di DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beralasan, anggaran pembelian tanah yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak efisien atau pemborosan dana anggaran.
“Masalah nanti di Banggar (Badan Anggaran) saya akan potong ini anggaran pembelian tanah yang tak efisien sehingga APBD kita jadi maksimal," kata Prasetio, di Kantor DPRD, Senin (11/11/2019).
Prasetio mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat mendirikan rusunawa di atas lahan milik Pemprov DKI.
Sebab, ia menilai DKI Jakarta banyak memiliki aset lahan yang mestinya bisa digunakan masyarakat.
Misalnya, menggunakan lahan dari PD Pasar Jaya.
"Lahan PD Pasar Jaya saya temukan banyak. Kalau di PD Pasar Jaya kan tanahnya besar, kenapa tidak dibangun saja bawahnya pasar, ada basement-nya, ke atas ada serbaguna, urusin di atasnya,” kata Prasetio.
Prasetio juga meminta Pemprov DKI mulai membangun rusun dengan konsep seperti rumah susun sederhana sewa, seperti Rusunawa Pasar Rumput.
Rusunawa tersebut merupakan buah kerja sama antara PD Pasar Jaya serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Rusunawa di Jakarta sangat luar biasa. Kenapa harus beli? Kalau beli kan beli tanah, bangun perumahan. Kenapa kita enggak contoh kayak Pasar Rumput, TOD (transit oriented development)?," kata Prasetio.
