Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Kompas.com - 12/11/2019, 20:59 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019). KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menginginkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.

Bima menilai, pilkada langsung merupakan cermin dari sebuah bentuk demokrasi. Sebab, selain untuk memaksa para pemimpin agar bekerja keras, pilkada langsung juga membuka ruang yang luas untuk kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Esensi dari demokrasi adalah partisipasi. Pilkada langsung menjamin itu. Bukan saja pada tahap pemilihan, tapi juga pada saat pemerintahan, karena pemilih punya hak untuk menagih janji kampanye," ucap Bima, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Bima menambahkan, untuk di daerah tertentu yang indeks sosial ekonominya rendah, bisa saja ada mekanisme lain dalam penerapan pemilihan kepala daerahnya.

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap menginginkan agar sistem pilkada langsung jangan dihapus.

"Sempurnakan saja sistemnya," sebut Bima.

Soal tingginya biaya pemilu langsung, Bima beranggapan hal itu tidak sepenuhnya benar.

Kata Bima, ketika pemilih (masyarakat) makin terdidik maka biaya juga akan makin murah.

"Selain itu kan bisa disepakati komponen pembiayaan apa yang dibebankan negara dan mana yang oleh partai atau kandidat," tuturnya.

Baca juga: Cerita di Balik Perppu Pilkada Langsung dan Opsi atas UU MD3

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Megapolitan
Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Megapolitan
Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Megapolitan
Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Megapolitan
Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Megapolitan
Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Megapolitan
Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Megapolitan
Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang 'Kurang Akur'

Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Megapolitan
Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X