Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Kompas.com - 12/11/2019, 20:59 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019). KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menginginkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.

Bima menilai, pilkada langsung merupakan cermin dari sebuah bentuk demokrasi. Sebab, selain untuk memaksa para pemimpin agar bekerja keras, pilkada langsung juga membuka ruang yang luas untuk kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Esensi dari demokrasi adalah partisipasi. Pilkada langsung menjamin itu. Bukan saja pada tahap pemilihan, tapi juga pada saat pemerintahan, karena pemilih punya hak untuk menagih janji kampanye," ucap Bima, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis


Bima menambahkan, untuk di daerah tertentu yang indeks sosial ekonominya rendah, bisa saja ada mekanisme lain dalam penerapan pemilihan kepala daerahnya.

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap menginginkan agar sistem pilkada langsung jangan dihapus.

"Sempurnakan saja sistemnya," sebut Bima.

Soal tingginya biaya pemilu langsung, Bima beranggapan hal itu tidak sepenuhnya benar.

Kata Bima, ketika pemilih (masyarakat) makin terdidik maka biaya juga akan makin murah.

"Selain itu kan bisa disepakati komponen pembiayaan apa yang dibebankan negara dan mana yang oleh partai atau kandidat," tuturnya.

Baca juga: Cerita di Balik Perppu Pilkada Langsung dan Opsi atas UU MD3

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Identitas Kepala Sudinhub Jakbar Dicatut Penipu, Stafnya Jadi Korban

Identitas Kepala Sudinhub Jakbar Dicatut Penipu, Stafnya Jadi Korban

Megapolitan
Hendak Menumpang Truk, Seorang Bocah Tewas Terserempet Bus di Koja

Hendak Menumpang Truk, Seorang Bocah Tewas Terserempet Bus di Koja

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 3 Meter yang Melilit di Lampu Jalan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 3 Meter yang Melilit di Lampu Jalan

Megapolitan
ART yang Ditusuk Orang Tak Dikenal di Duren Sawit Meninggal

ART yang Ditusuk Orang Tak Dikenal di Duren Sawit Meninggal

Megapolitan
Perempuan yang Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Pernah Coba Bunuh Diri Lompat dari JPO

Perempuan yang Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Pernah Coba Bunuh Diri Lompat dari JPO

Megapolitan
Diduga Depresi, Seorang Perempuan Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Depok

Diduga Depresi, Seorang Perempuan Selonjoran di Tengah Jalan Margonda Depok

Megapolitan
Petugas Damkar Tangkap Biawak 1,5 Meter di Atap Rumah Warga

Petugas Damkar Tangkap Biawak 1,5 Meter di Atap Rumah Warga

Megapolitan
Pondok Indah Mal Hadirkan Atraksi Juara Dunia Barongsai, Ini Jadwalnya

Pondok Indah Mal Hadirkan Atraksi Juara Dunia Barongsai, Ini Jadwalnya

Megapolitan
Mulai Rabu Depan, Kelenteng Petak Sembilan Buka 24 Jam Sampai Imlek

Mulai Rabu Depan, Kelenteng Petak Sembilan Buka 24 Jam Sampai Imlek

Megapolitan
Wakapolri: Jumlah Mahasiswa yang Terjerat Narkoba Bertambah Tiap Tahun

Wakapolri: Jumlah Mahasiswa yang Terjerat Narkoba Bertambah Tiap Tahun

Megapolitan
Wakapolri Sebut Laut Rentan Jadi Jalur Masuk Narkoba Jaringan Luar Negeri

Wakapolri Sebut Laut Rentan Jadi Jalur Masuk Narkoba Jaringan Luar Negeri

Megapolitan
Curi Lebih dari 100 Motor, Pasutri Ditangkap Polisi

Curi Lebih dari 100 Motor, Pasutri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kepulauan Seribu Perkenalkan Objek Wisata Baru Pantai Cikaya di Pulau Karya

Kepulauan Seribu Perkenalkan Objek Wisata Baru Pantai Cikaya di Pulau Karya

Megapolitan
Jumlah Anak Muda Pemakai Narkoba Terus Meningkat, Ini Penjelasan Wakapolri

Jumlah Anak Muda Pemakai Narkoba Terus Meningkat, Ini Penjelasan Wakapolri

Megapolitan
Dana Belum Turun, Pengerukan di Lokasi Penggusuran Sunter Agung Berhenti

Dana Belum Turun, Pengerukan di Lokasi Penggusuran Sunter Agung Berhenti

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X