DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Kompas.com - 13/11/2019, 23:08 WIB
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya. KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dengan batas waktu 30 November 2019 kemungkinan tidak akan tercapai.

Hal itu karena pihak eksekutif dan legislatif masih membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 di DPRD DKI Jakarta.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta pun bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri.

Baca juga: Ketua DPRD Mengaku Belum Dapat Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Kami Sudah Kasih 5 Juli

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani, Rabu (13/11/2019), mengatakan, pembahasan rencana kegiatan anggaran (RKA) di badan anggaran setelah KUA-PPAS membutuhkan waktu yang lebih lama. Soalnya, ada 30.000 lebih komponen yang akan dibahas.

“Kami akan mengajukan surat kepada Pemprov DKI untuk diteruskan pada Kemendagri, sehingga ada penambahan tenggat waktu," ujar Zita.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Eksekutif dan legislatif kemudian membahas komponen RKA di rapat di banggar (badan anggaran).

Setelah selesai, dokumen yang sudah berubah menjadi RAPBD itu diserahkan kepada Kemendagri pada 1 Desember 2019 untuk dievaluasi.

"Ini kan (pembahasan KUA-PPAS) masih diproses di Komisi B dan C, makanya kami minta penambahan waktu agar pembahasan bisa berjalan efektif," kata dia.

Ia menambahkan, usulan perpanjang itu diajukan Pemprov DKI kepada Kemendagri melalui rekomendasi DPRD DKI. Namun Zita belum mengetahui berapa lama perpanjangan waktu yang akan diberikan Kemendagri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X