Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2019, 07:35 WIB
|

Kuasa Hukum Kementerian Agama untuk pembebasan lahan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Mirsad mengatakan penertiban lahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mirsad menjelaskan, semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981.

Selanjutnya, penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Mirsad, menjelaskan, sebelum penertiban, di atas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga.

Oleh pemerintah, para warga kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

"Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut," ujar Misrad di lokasi penertiban, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Warga Kampung Bulak Ngadu ke DPRD Depok Soal Penggusuran Lahan Untuk Pembangunan UIII

Sementara bagi warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi, akan ditertibkan oleh Tim Terpadu.

"Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok beserta PD Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasanan dan manusiawi," jelas dia.

Mirsad juga menjelaskan perihal warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad menjelaskan, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Mirsad menegaskan Eigdom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan poyosan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok.

"Oleh karena itu Tim Terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," pungkas Misrad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Megapolitan
Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Naik 'Skywalk' Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online'

[POPULER JABODETABEK] Naik "Skywalk" Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online"

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Megapolitan
Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Megapolitan
Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Megapolitan
Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Megapolitan
Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Megapolitan
Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Megapolitan
Sebelum Viral, Kecelakaan Mobil Fortuner dan Pengendara Motor di Rawamangun Telah Berakhir Damai

Sebelum Viral, Kecelakaan Mobil Fortuner dan Pengendara Motor di Rawamangun Telah Berakhir Damai

Megapolitan
Istri Sopir Taksi Online Menangis Saat Minta Rekaman CCTV Pembunuhan Suaminya ke Rumah Warga

Istri Sopir Taksi Online Menangis Saat Minta Rekaman CCTV Pembunuhan Suaminya ke Rumah Warga

Megapolitan
Bantah Dapat Sabu dari AKBP Dody, Linda: Itu Barang dari Jenderal Saya, Teddy Minahasa

Bantah Dapat Sabu dari AKBP Dody, Linda: Itu Barang dari Jenderal Saya, Teddy Minahasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.