Bantah Anggaran Rehab Sekolah Dipangkas demi Formula E, Ini Penjelasan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik Pemprov DKI yang membatalkan sejumlah program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasalnya, anggaran untuk menjalankan program prioritas tersebut dipangkas, imbas dari defisit anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad pun menyoroti pengurangan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan.

Anggaran untuk pembangunan sarana olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan atletik, dan gelanggang remaja di Dinas Pemuda dan Olahraga dipangkas sebesar Rp 320,5 miliar.

Begitu pun dengan anggaran renovasi gedung sekolah di Dinas Pendidikan yang dikurangi hingga Rp 455,4 miliar.

PSI menuding pemangkasan dua anggaran prioritas itu karena defisit anggaran.

Selain itu, PSI juga menduga pemangkasan ini demi mendukung anggaran penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat di Jakarta pada 2020.

"Kami melihat anggaran Formula E yang enggak ada di RPJMD berdampak pada pengurangan kegiatan, contohnya rehab sekolah dan GOR. Ini kan patut dipertanyakan," ucapnya, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, hal ini menjadi ironi lantaran penambahan anggaran untuk menggelar Formula E harus mengorbankan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Pemprov DKI membantah

Namun, semua tudingan itu dibantah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran rehabilitasi gedung sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak ada pemotongan anggaran rehab gedung sekolah untuk Formula E.

Penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah merupakan hasil penelitian dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengungkapkan, anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam rancangan KUA-PPAS mulanya sebesar Rp 2,5 triliun.

Usulan tersebut kemudian diteliti kembali oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan cara peninjauan lapangan dan penelitian teknis.

Hasilnya, hanya 86 lokasi yang direkomendasikan untuk diperbaiki. Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun menyampaikan anggaran penyesuaian rehabilitasi sekolah, dari semula Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2,1 triliun.