Siap-siap, Pemprov DKI Bakal Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

Kompas.com - 14/11/2019, 09:48 WIB
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan keringanan pajak untuk warga dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan keringanan pajak untuk warga dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut izin usaha para penunggak pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak daerah.

Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kerja sama ini dilaksanakan untuk menagih pajak agar target penerimaan pajak Rp 44,5 triliun pada 2019 tercapai.


Per 11 November 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 33,5 triliun. Artinya, penerimaan pajak yang harus dikejar sebesar Rp 11 triliun hingga akhir 2019 nanti.

"Dengan tingginya target penerimaan pajak, perlu adanya upaya dari BPRD untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya kerja sama dengan Kejati DKI," ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Dalam kerja sama ini, Kejati DKI akan membantu BPRD mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dengan menggali informasi penyebab wajib pajak tidak membayar pajaknya.

Dari informasi yang disampaikan Kejati, BPRD akan melakukan sejumlah proses sebelum akhirnya menonaktifkan perusahaan penunggak pajak.

Langkah pertama yakni melakukan penagihan pasif dengan melayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, melakukan penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa, menempel plang penunggak pajak, hingga menyegel perusahaan yang tidak juga membayar pajak.

Setelah itu, barulah perusahaan itu dinonaktifkan. Pencabutan izin usaha penunggak pajak rencananya akan dilaksanakan tahun ini.

Perusahaan diharapkan membayar pajak sebelum dicabut izinnya.

"Dengan kerja sama antara BPRD dengan Kejati, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif dan dalam waktu singkat akan berdampak pada penerimaan pajak daerah," kata Faisal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Bongkar Peredaran 80 Kg Ganja di Universitas Pancasila

Polisi Bongkar Peredaran 80 Kg Ganja di Universitas Pancasila

Megapolitan
Musim Hujan Tiba, Sudin Kehutanan Jakbar Pangkas Pohon yang Rentan Tumbang

Musim Hujan Tiba, Sudin Kehutanan Jakbar Pangkas Pohon yang Rentan Tumbang

Megapolitan
Ivan Gunawan Akui Gunakan Jasa Pembuatan Lipatan Kelopak Mata Ilegal pada 2016

Ivan Gunawan Akui Gunakan Jasa Pembuatan Lipatan Kelopak Mata Ilegal pada 2016

Megapolitan
Jelang Akhir Tahun, Penjual Pernak-pernik di Asemka Sulap Toko Bertema Natal

Jelang Akhir Tahun, Penjual Pernak-pernik di Asemka Sulap Toko Bertema Natal

Megapolitan
Politikus PSI: Buka Anggaran dalam Rapat Diprotes, di Luar Juga, Harus Buka di Mana Lagi?

Politikus PSI: Buka Anggaran dalam Rapat Diprotes, di Luar Juga, Harus Buka di Mana Lagi?

Megapolitan
Polres Metro Jakarta Utara Periksa Artis Ivan Gunawan Terkait Kasus Salon Kecantikan Ilegal di PIK

Polres Metro Jakarta Utara Periksa Artis Ivan Gunawan Terkait Kasus Salon Kecantikan Ilegal di PIK

Megapolitan
Petugas Dishub Kewalahan Adang Pengendara yang Terobos Putaran Flyover Dr Satrio

Petugas Dishub Kewalahan Adang Pengendara yang Terobos Putaran Flyover Dr Satrio

Megapolitan
Lindungi DJ Nathalie yang Digoda, Asisten Dianiaya Mantan Suami Artis Dina Lorenza

Lindungi DJ Nathalie yang Digoda, Asisten Dianiaya Mantan Suami Artis Dina Lorenza

Megapolitan
Pembatas Putaran 'U-Turn' Jalan Dr Satrio Dibongkar Paksa oleh Warga

Pembatas Putaran "U-Turn" Jalan Dr Satrio Dibongkar Paksa oleh Warga

Megapolitan
Setelah Viral di Medsos, PKL yang Halangi Mobil Damkar di Tanah Abang Ditertibkan

Setelah Viral di Medsos, PKL yang Halangi Mobil Damkar di Tanah Abang Ditertibkan

Megapolitan
Taman Benyamin Sueb Direvitalisasi, Ruang Terbuka untuk Seniman Diperluas

Taman Benyamin Sueb Direvitalisasi, Ruang Terbuka untuk Seniman Diperluas

Megapolitan
Tuding Politikus PSI Bocorkan Materi Rapat, Ini Sepak Terjang Politikus PDI-P Cinta Mega

Tuding Politikus PSI Bocorkan Materi Rapat, Ini Sepak Terjang Politikus PDI-P Cinta Mega

Megapolitan
Setelah 5 Jam Mencari, Petugas Damkar Gagal Tangkap Ular Kobra yang Resahkan Warga Ciracas

Setelah 5 Jam Mencari, Petugas Damkar Gagal Tangkap Ular Kobra yang Resahkan Warga Ciracas

Megapolitan
Orang dengan Masalah Kejiwaan Berontak Saat Diamankan, Uang Jutaan Rupiah yang Dibawa Berserakan di Jalan

Orang dengan Masalah Kejiwaan Berontak Saat Diamankan, Uang Jutaan Rupiah yang Dibawa Berserakan di Jalan

Megapolitan
Dituduh Beberkan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Siapa Anggota DPRD Anthony Winza Probowo?

Dituduh Beberkan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Siapa Anggota DPRD Anthony Winza Probowo?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X