JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.
Hal tersebut tecantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.
Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.
Hal ini dikatakan Syarifuddin untuk merespons rencana pimpinan DPRD DKI Jakarta yang bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri karena pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di DPRD hingga kini belum selesai.
Syarifuddin mengingatkan bahwa pembahasan anggaran di DPRD diberi waktu selama 60 hari sejak dokumen RAPBD diserahkan kepada legislatif.
"Dalam hal 60 hari kerja tidak selesai, gubernur tentu harus mengambil langkah berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. Misal, paling lambat 15 hari gubernur sudah mengajukan kepada menteri dalam bentuk rancangan pergub, jadi aturan sudah ada. Karena tak ada istilah perpanjang-perpanjang," ucap Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/11/2019).
Baca juga: DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran
Menurut dia, DPRD DKI seharusnya tidak terburu-buru meminta perpanjangan waktu jika merasa pembahasan anggaran belum genap 60 hari.
Sebab, yang sebenarnya diperhitungkan Kemendagri adalah waktu 60 hari tersebut dibanding batas waktu 30 November.
"Kembali ke aturan dulu. Kita enggak pernah mengenal istilah meminta perpanjangan, kan. Tapi saya mau hitung dulu, kok cepat-cepat minta perpanjangan, ini memang sudah cukup 60 hari kerja? Perasaan belum kok. Silakanlah optimalkan pembahasannya," tuturnya.
Meski demikian, Syarifuddin tetap mengingatkan agar DPRD DKI Jakarta tetap bekerja sesuai tenggat waktu yang telah diberikan.
