Kemendagri Tak Akan Beri DPRD DKI Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Kompas.com - 14/11/2019, 19:19 WIB
Suasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak disebutkan persoalan perpanjangan waktu pembahasan anggaran.

Hal tersebut tecantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dengan demikian, tak akan ada perpanjangan waktu pembahasan anggaran jika tenggat waktu telah selesai.

Hal ini dikatakan Syarifuddin untuk merespons rencana pimpinan DPRD DKI Jakarta yang bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri karena pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di DPRD hingga kini belum selesai.

Syarifuddin mengingatkan bahwa pembahasan anggaran di DPRD diberi waktu selama 60 hari sejak dokumen RAPBD diserahkan kepada legislatif.

"Dalam hal 60 hari kerja tidak selesai, gubernur tentu harus mengambil langkah berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. Misal, paling lambat 15 hari gubernur sudah mengajukan kepada menteri dalam bentuk rancangan pergub, jadi aturan sudah ada. Karena tak ada istilah perpanjang-perpanjang," ucap Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/11/2019).

Baca juga: DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Menurut dia, DPRD DKI seharusnya tidak terburu-buru meminta perpanjangan waktu jika merasa pembahasan anggaran belum genap 60 hari.

Sebab, yang sebenarnya diperhitungkan Kemendagri adalah waktu 60 hari tersebut dibanding batas waktu 30 November.

"Kembali ke aturan dulu. Kita enggak pernah mengenal istilah meminta perpanjangan, kan. Tapi saya mau hitung dulu, kok cepat-cepat minta perpanjangan, ini memang sudah cukup 60 hari kerja? Perasaan belum kok. Silakanlah optimalkan pembahasannya," tuturnya.

Meski demikian, Syarifuddin tetap mengingatkan agar DPRD DKI Jakarta tetap bekerja sesuai tenggat waktu yang telah diberikan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Polisi Limpahkan ke Kemendikbud

Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Polisi Limpahkan ke Kemendikbud

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Jakarta Masih Sulit Turunkan Kasus Covid-19

Epidemiolog Sebut Jakarta Masih Sulit Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Rencana Pembukaan Kembali Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru

Pemkot Tangsel Bahas Rencana Pembukaan Kembali Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Cegah Covid-19, Sebanyak 72 Anggota PPSU Pondok Labu Jalani Rapid Test

Cegah Covid-19, Sebanyak 72 Anggota PPSU Pondok Labu Jalani Rapid Test

Megapolitan
Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Megapolitan
Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Megapolitan
Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Megapolitan
Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Megapolitan
Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X