Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Kompas.com - 14/11/2019, 19:48 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/11/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran hampir dua kali lipat untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga Jakarta penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti mengatakan, Pemprov DKI mulanya mengusulkan anggaran Rp 1,4 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Pemprov DKI kemudian mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,1 triliun karena naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai 2020.

"Kami sudah siapkan exercise untuk menyikapi kenaikan BPJS yang hampir dua kali lipat. Dari Rp 1,4 triliun, sekarang naik sekitar Rp 1,1 triliun anggarannya, sekarang jadi Rp 2,5 triliun," ujar Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Suharti menyampaikan, usulan anggaran itu sudah dibahas bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta. Usulan anggaran itu belum diputuskan oleh DPRD DKI.

"Nanti mau dibahas di Banggar (rapat Badan Anggaran DPRD DKI)," kata Suharti.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019.

Melalui perpres tersebut, pemerintah resmi menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan pada tahun depan. 

Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta.

Baca juga: Anggaran Pembangunan Trotoar pada 2020 Dipangkas Rp 204 Miliar

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 dari saat ini sebesar Rp 25.500.

Iuran peserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," demikian tertulis dalam beleid tersebut.

Namun, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran BPJS Kesehatan kelas III.

Jika subsidi ini terlaksana, tarif untuk peserta kelas 3 akan berkurang dari Rp 42.000 ke Rp 25.500. Tarif ini kembali seperti semula sebelum kenaikan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Terkait Kematian Wartawan Metro TV

Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Terkait Kematian Wartawan Metro TV

Megapolitan
Waktu Operasional Uji Coba Bus Listrik Transjakarta Diperpanjang Jadi 12 Jam

Waktu Operasional Uji Coba Bus Listrik Transjakarta Diperpanjang Jadi 12 Jam

Megapolitan
Kebakaran di Bekasi, Tiga Penghuni Rumah Tewas

Kebakaran di Bekasi, Tiga Penghuni Rumah Tewas

Megapolitan
Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Bogor, Jadwal Keberangkatan KRL Mulai Pukul 03.41 WIB

Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Bogor, Jadwal Keberangkatan KRL Mulai Pukul 03.41 WIB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penonaktifan Lurah Grogol Selatan karena e-KTP Djoko Tjandra | Tiga Kali Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Penonaktifan Lurah Grogol Selatan karena e-KTP Djoko Tjandra | Tiga Kali Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Hari Ini SMAN 2 Bekasi Lakukan Pembukaan Masa Pengenalan Sekolah secara Tatap Muka

Hari Ini SMAN 2 Bekasi Lakukan Pembukaan Masa Pengenalan Sekolah secara Tatap Muka

Megapolitan
Murid di Depok Belajar dari Rumah hingga Akhir 2020

Murid di Depok Belajar dari Rumah hingga Akhir 2020

Megapolitan
Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta

Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta

Megapolitan
Ini Alasan PSBB Kota Tangerang Diperpanjang hingga 26 Juli 2020

Ini Alasan PSBB Kota Tangerang Diperpanjang hingga 26 Juli 2020

Megapolitan
Ahok Sebut Lokasi Reklamasi Ancol dan Dufan Kemungkinan Sama dengan Pulau K dan L

Ahok Sebut Lokasi Reklamasi Ancol dan Dufan Kemungkinan Sama dengan Pulau K dan L

Megapolitan
Sejak PSBB Transisi, Jumlah Pasien Covid-19 Jakarta Bertambah 6.748 Orang

Sejak PSBB Transisi, Jumlah Pasien Covid-19 Jakarta Bertambah 6.748 Orang

Megapolitan
Anies Peringatkan Warga Jakarta soal Lonjakan Kasus Covid-19

Anies Peringatkan Warga Jakarta soal Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juli: Stagnan, Pasien Positif Covid-19 di Tangsel Tetap 434

UPDATE 12 Juli: Stagnan, Pasien Positif Covid-19 di Tangsel Tetap 434

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X