Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Kompas.com - 14/11/2019, 22:26 WIB
Jalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bekasi menyatakan keberatan dengan penetapan UMK Bekasi 2020 sebesar Rp 4.589.708 pada Kamis (14/11/2019).

Perwakilan Apindo Kota Bekasi Nugraha menyebutkan, kenaikan UMK sebesar 8,51 persen akan disikapi negatif pelaku usaha.

"Dunia industri akan menghitung ulang, kami kalkulasi bisa terjadi (langkah-langkah seperti) akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dan itu sudah banyak dilakukan di Kota Bekasi. Ada kemungkinan relokasi pindah lokasi ke yang masih kompetitiflah," kata Nugraha kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK


Pihaknya kini akan mempersiapkan surat resmi berisi keberatan terhadap Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi.

"Kami sudah mempersiapkan statement untuk ke pihak walikota dan gubernur. Kami mempersiapkan surat itu, nanti kami sampaikan resminya. Kayak di Bekasi kan, perusahaan garment sudah tidak ada," kata dia.

Apindo Kota Bekasi juga melontarkan alasan lain di balik ketidaksetujuannya pada UMK Bekasi 2020, yakni pemerintah dinilai lalai mengevaluasi UMK 2019.

Baca juga: Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Nugraha menyalahkan pemerintah yang ia nilai lalai ketika, berdasarkan survei internal Apindo, 70 persen dari 3.000 perusahaan di Kota Bekasi tak patuh menerapkan UMK 2019.

"(Pemerintah) enggak bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data berarti tidak ada pengawasan. Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar Nugraha.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X