Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Kompas.com - 14/11/2019, 22:26 WIB
Jalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bekasi menyatakan keberatan dengan penetapan UMK Bekasi 2020 sebesar Rp 4.589.708 pada Kamis (14/11/2019).

Perwakilan Apindo Kota Bekasi Nugraha menyebutkan, kenaikan UMK sebesar 8,51 persen akan disikapi negatif pelaku usaha.

"Dunia industri akan menghitung ulang, kami kalkulasi bisa terjadi (langkah-langkah seperti) akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dan itu sudah banyak dilakukan di Kota Bekasi. Ada kemungkinan relokasi pindah lokasi ke yang masih kompetitiflah," kata Nugraha kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Pihaknya kini akan mempersiapkan surat resmi berisi keberatan terhadap Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi.

"Kami sudah mempersiapkan statement untuk ke pihak walikota dan gubernur. Kami mempersiapkan surat itu, nanti kami sampaikan resminya. Kayak di Bekasi kan, perusahaan garment sudah tidak ada," kata dia.

Apindo Kota Bekasi juga melontarkan alasan lain di balik ketidaksetujuannya pada UMK Bekasi 2020, yakni pemerintah dinilai lalai mengevaluasi UMK 2019.

Baca juga: Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Nugraha menyalahkan pemerintah yang ia nilai lalai ketika, berdasarkan survei internal Apindo, 70 persen dari 3.000 perusahaan di Kota Bekasi tak patuh menerapkan UMK 2019.

"(Pemerintah) enggak bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data berarti tidak ada pengawasan. Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar Nugraha.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Pamolangi Nawawi Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Pamolangi Nawawi Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Ancol Gelar Pengibaran Bendera di Akuarium Besar Sea World

HUT Ke-75 RI, Ancol Gelar Pengibaran Bendera di Akuarium Besar Sea World

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkot Bogor Imbau Perlombaan 17 Agustus Tidak Digelar

Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkot Bogor Imbau Perlombaan 17 Agustus Tidak Digelar

Megapolitan
Kisah Relawan Sapu Ranjau Paku, Kumpulkan 4 Ton hingga Pernah Ditabrak Motor

Kisah Relawan Sapu Ranjau Paku, Kumpulkan 4 Ton hingga Pernah Ditabrak Motor

Megapolitan
Warga Abai, Pemkot Setengah Hati, Pandemi Covid-19 di Depok bagai Bom Waktu?

Warga Abai, Pemkot Setengah Hati, Pandemi Covid-19 di Depok bagai Bom Waktu?

Megapolitan
Ranjau Paku di Jakarta: Titik Rawan, Jenis Ranjau hingga Tips Berkendara

Ranjau Paku di Jakarta: Titik Rawan, Jenis Ranjau hingga Tips Berkendara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X