Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Kompas.com - 14/11/2019, 22:26 WIB
Jalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon, Bekasi Selatan macet parah pada Kamis (14/11/2019) sore. Penyebabnya, ada ratusan anggota serikat buruh yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menyatakan keberatan dengan penetapan UMK Bekasi 2020 sebesar Rp 4.589.708 pada Kamis (14/11/2019).

Perwakilan Apindo Kota Bekasi Nugraha menyebutkan, kenaikan UMK sebesar 8,51 persen akan disikapi negatif pelaku usaha.

"Dunia industri akan menghitung ulang, kami kalkulasi bisa terjadi (langkah-langkah seperti) akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dan itu sudah banyak dilakukan di Kota Bekasi. Ada kemungkinan relokasi pindah lokasi ke yang masih kompetitiflah," kata Nugraha kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Pihaknya kini akan mempersiapkan surat resmi berisi keberatan terhadap Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi.

"Kami sudah mempersiapkan statement untuk ke pihak walikota dan gubernur. Kami mempersiapkan surat itu, nanti kami sampaikan resminya. Kayak di Bekasi kan, perusahaan garment sudah tidak ada," kata dia.

Apindo Kota Bekasi juga melontarkan alasan lain di balik ketidaksetujuannya pada UMK Bekasi 2020, yakni pemerintah dinilai lalai mengevaluasi UMK 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Nugraha menyalahkan pemerintah yang ia nilai lalai ketika, berdasarkan survei internal Apindo, 70 persen dari 3.000 perusahaan di Kota Bekasi tak patuh menerapkan UMK 2019.

"(Pemerintah) enggak bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data berarti tidak ada pengawasan. Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar Nugraha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Honda HRV Hangus Terbakar di Tol Dalam Kota Slipi

Mobil Honda HRV Hangus Terbakar di Tol Dalam Kota Slipi

Megapolitan
Dua Rumah Terbakar di Tamansari dan Tambora, Diduga akibat Korsleting Listrik

Dua Rumah Terbakar di Tamansari dan Tambora, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Duduk Perkara Pebalap Liar Keroyok Polisi di Pondok Indah

Duduk Perkara Pebalap Liar Keroyok Polisi di Pondok Indah

Megapolitan
Bunga Bangkai Tumbuh di Joglo Kembangan, Lurah: Buat Edukasi Anak Sekolah

Bunga Bangkai Tumbuh di Joglo Kembangan, Lurah: Buat Edukasi Anak Sekolah

Megapolitan
Polda Metro Jaya Janji Usut Dugaan Pengaturan Skor Perserang di Liga 2

Polda Metro Jaya Janji Usut Dugaan Pengaturan Skor Perserang di Liga 2

Megapolitan
Kondisi Briptu Irwan yang Dikeroyok Dekat Bundaran Pondok Indah Membaik

Kondisi Briptu Irwan yang Dikeroyok Dekat Bundaran Pondok Indah Membaik

Megapolitan
Polres Jaksel Buru Geng Motor Pengeroyok Polisi di Pondok Indah

Polres Jaksel Buru Geng Motor Pengeroyok Polisi di Pondok Indah

Megapolitan
Masih Diperiksa, Ipda OS Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro

Masih Diperiksa, Ipda OS Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Polisi Tegaskan Penembakan yang Dilakukan Ipda OS Tak Dibenarkan meski Bela Diri

Polisi Tegaskan Penembakan yang Dilakukan Ipda OS Tak Dibenarkan meski Bela Diri

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan yang Sedang Investigasi

Polisi: Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan yang Sedang Investigasi

Megapolitan
Pemprov DKI Upayakan Proyek Tanggul NCICD Berlanjut demi Cegah Banjir Rob

Pemprov DKI Upayakan Proyek Tanggul NCICD Berlanjut demi Cegah Banjir Rob

Megapolitan
Rapat Persiapan Audit Kecelakaan Bus Transjakarta, KNKT Soroti Kemungkinan Pengemudi Kelelahan

Rapat Persiapan Audit Kecelakaan Bus Transjakarta, KNKT Soroti Kemungkinan Pengemudi Kelelahan

Megapolitan
4 Orang Dibacok di Sepatan, Salah Satu Korban Gadis Berusia 14 Tahun

4 Orang Dibacok di Sepatan, Salah Satu Korban Gadis Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Menengok Masjid Wal Adhuna di Muara Baru yang Jadi Saksi Bisu Tenggelamnya Jakarta secara Perlahan

Menengok Masjid Wal Adhuna di Muara Baru yang Jadi Saksi Bisu Tenggelamnya Jakarta secara Perlahan

Megapolitan
Saat PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, tapi Anies Terlanjur Teken Kepgub

Saat PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, tapi Anies Terlanjur Teken Kepgub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.