Ingin Jakarta Bebas Banjir, Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Kuncinya

Kompas.com - 15/11/2019, 15:06 WIB
Kepala BBWSCC Bambang Hidayah kepada awak media di Kantor BBWSCC, Jakarta Timur, Jumat (15/11/2019), terkait permasalahan sungai dan banjir. KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIKepala BBWSCC Bambang Hidayah kepada awak media di Kantor BBWSCC, Jakarta Timur, Jumat (15/11/2019), terkait permasalahan sungai dan banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah mengatakan, pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Sungai Ciliwung menjadi syarat utama agar Jakarta bebas dari banjir.

Bambang mengatakan, proses normalisasi Sungai Ciliwung membutuhkan waktu yang lama agar terealisasi.

Jika lahan sudah dibebaskan, butuh waktu yang cukup bagi BBWSCC untuk mengkaji dan menakar panjang sungai yang akan dinormalisasi sesuai luas lahan yang tersedia.


Dari 2013 hingga 2017, sudah 16,38 kilometer atau 45 persen Sungai Ciliwung di DKI Jakarta yang telah dinormalisasi.

Masih ada sekitar 17 kilometer Sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi karena terhambat pembebasan lahan.

"Jakarta masih belum bebas banjir, tergantung pembebasan lahan, tergantung lahan yang ada buat nantinya keperluan normalisasi sungai dan pembebasan lahan itu kuasanya Pemprov DKI," kata Bambang di Kantor BBWSCC, Jakarta Timur, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Terhambat Pembebasan Lahan

Adapun pada 2018 dan 2019, normalisasi Sungai Ciliwung terhenti juga karena masalah pembebasan lahan.

Namun, Bambang memastikan pada 2020 normalisasi sungai akan berlanjut yakni di wilayah Pejaten Timur.

"Misalnya 2019 pembebasan lahan gagal, maka otomatis kita juga tidak bisa adakan pengusulan di 2020, jadi normalisasi juga tidak bisa lanjut di 2021. Jadi tergantung pembebasan lahan. Tapi 2020 kita ada kegiatan normalisasi di Pejaten Timur sepanjang 1,5 kilometer, itu di lahan yang sudah dibebaskan sejak 2018," ujar Bambang.

Sementara itu, akibat baru 45 persen aliran Sungai Ciliwung wilayah DKI Jakarta yang telah dinormalisasi, memasuki musim hujan tahun 2019, sebanyak 28 kelurahan berpotensi terendam banjir.

Baca juga: APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Sebelumnya, menurut data BBWSCC, ada sembilan aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir di 129 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X