DKI Gelontorkan Dana Hibah Rp 2,84 Triliun pada 2020, Untuk Apa?

Kompas.com - 15/11/2019, 16:31 WIB
Suasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 2,84 triliun untuk dana hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Berdasarkan situs web resmi milik Pemprov DKI Jakarta ehibahbansosdki.jakarta.go.id, ada 252 lembaga, yayasan, dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan dana hibah pada 2020.

Sebanyak 252 lembaga, yayasan, dan ormas ini mengajukan bantuan dana hibah lewat 16 badan dan dinas di DKI Jakarta.


Baca juga: Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Dinas Pendidikan Mental dan Spiritual menjadi dinas dengan pengajuan dana hibah terbanyak, yakni 110 lembaga dan ormas. Selanjutnya Dinas Sosial menampung usulan hibah 68 lembaga.

Lalu Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajukan 17 lembaga, Dinas Pendidikan 15 lembaga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8 lembaga, dan Dinas Pendidikan mengusulkan 6 lembaga.

Selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengajukan dana hibah untuk lima lembaga, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah sama-sama menampung bantuan hibah untuk empat lembaga.

Kemudian Satpol PP mengajukan tiga dana hibah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengusulkan dana hibah untuk dua lembaga.

Yang terakhir Dinas Perindustrian dan Energi juga Dinas Komunikasi dan Informasi mengajukan satu bantuan hibah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyebutkan bahwa data tersebut baru berupa usulan sehingga ormas maupun lembaga yang diajukan belum tentu memperoleh dana hibah.

"Data baru usulan untuk dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD DKI. Belum tentu semuanya peroleh," kata Edi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X