APBD DKI 2019 Diprediksi Defisit Rp 6,39 Triliun

Kompas.com - 15/11/2019, 18:46 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019 diprediksi defisit Rp 6,39 triliun.

Alasannya, pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke kas Pemprov DKI.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan pajak yang diterima pemerintah pusat dari objek pajak di daerah. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

Baca juga: APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

"Yang paling menonjol itu dana bagi hasil kami yang kurangnya sangat jauh. Triwulan keempatnya tidak dibayarkan, mungkin di-pending untuk nanti tahun 2020. Yang 10 persen di triwulan ketiga juga belum disampaikan," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak agar defisit pada akhir tahun 2019 tidak membengkak.

Per 11 November 2019, realisasi pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.

"Pendapatan pajak kami trennya lagi naik terus, lagi kami kejar terus. Ini kan masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Historinya dibanding beberapa tahun, Desember itu selalu bagus pendapatannya," kata dia.

Sejumlah program ditahan 

Dengan adanya prediksi APBD 2019 defisit, Pemprov DKI Jakarta menahan realisasi sejumlah program. Salah satunya yakni pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan waduk dengan anggaran Rp 500 miliar.

Pemprov DKI memprioritaskan program lain yang sudah berkontrak dengan pihak ketiga.

Selain pembebasan lahan, Saefullah tidak menjelaskan program lain yang dibatalkan karena prediksi anggaran defisit.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI
"Itu kan (APBD bentuknya) perda, dalam mengeksekusinya dicicil sesuai dengan kemampuan keuangan. Kan kami ada prioritas, yang sudah kontrak mesti dibayarin. Jangan semua, kami pilih-pilih mana yang paling prioritas supaya cash flow kami terjaga dengan baik," ujar Saefullah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

Megapolitan
Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Megapolitan
BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

Megapolitan
Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X