Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri mengatakan, relokasi pabrik sepatu dari provinsi Banten ke Provinsi Jawa Tengah berpotensi menambah ratusan ribu pengangguran baru di Banten.

"Satu pabrik bisa (merumahkan karyawan) sampai 100.000, jadi serapan tenaga kerja alas kaki sangat besar sekali sebenarnya," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Firman mengatakan, saat ini pabrik-pabrik sepatu di Banten masih proses produksi dan belum merumahkan karyawannya.

Akan tetapi, lanjut Firman, pabrik sepatu di Banten itu sudah sama sekali tidak mengadakan penambahan karyawan.

"Tidak ada penambahan, bahkan mulai ada pengurangan. Kalaupun harus ada PHK pasti mengikuti peraturan perundang-undangan." kata dia.

Firman mengaku, Aprisindo sebelumnya pernah melakukan negosiasi ke Pemprov Banten terkait Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) yang begitu tinggi di wilayah tersebut.

Termasuk terkait insentif yang bisa diraih perusahaan sepatu karena ikut ambil bagian memutar perekonomian di wilayah Banten.

"Selama ini insentif baru dari pusat, dari pemda sendiri nggak ada, apalagi UMK yang tinggi plus UMSK. Kalau UMSK bisa dihapus mungkin bisa lebih kompetitif untuk industri kita," jelas dia.

Firman Bakri mengatakan, ada 25 pabrik yang sudah mendapatkan izin mendirikan pabrik di Jawa Tengah.

Bukan untuk membuka cabang, akan tetapi untuk relokasi pabrik-pabrik yang dinilai tidak lagi kompetitif, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

"Terhitung Juni 2019, sudah ada 25 pabrik yang berinvestasi di Jawa tengah dan mendapatkan izin. Dari 25 pabrik itu, sebagai besar dari Banten," ujar Firman.

Namun, Firman tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah pabrik yang akan hengkang dari Provinsi Banten.

Firman mengaku, pabrik-pabrik tersebut memilih Jawa Tengah sebagai tempat baru mereka karena dinilai lebih kompetitif dari sisi UMK yang berdampak pada biaya produksi.