Kemendagri: Defisit Anggaran Daerah Hal yang Lumrah

Kompas.com - 16/11/2019, 21:01 WIB
Ilustrasi rupiah. THINKSTOCKSIlustrasi rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin menyebutkan bahwa sebenarnya defisit adalah istilah yang lumrah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Defisit ini terjadi ketika selisih kurang antara anggaran belanja dan pendapatan atau anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

Meski demikian, defisit bisa diatasi jika masih bisa ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tahun sebelumnya.

"Bicara defisit, itu istilah defisit hal yang lumrah di dalam APBD. Karena kalau ada SiLPA dari tahun lalu, pasti anggaran di APBD pasti ada defisit. Kenapa defisit? Karena uang yang masih tahun lalu kan mesti dibelanjakan," ucap Syarifuddin saat dihubungi, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: APBD DKI 2019 Diprediksi Defisit Rp 6,39 Triliun

Syarifuddin mencontohkan, jika anggaran belanja sekitar Rp 11 triliun, lalu pendapatan yang dimiliki Rp 10 triliun, namun Pemprov DKI masih memiliki SiLPA Rp 1 triliun artinya sudah tertutupi.

"Jadi defisit itu bukan defisit absolut tapi defisit yang ada penutupnya. Tapi kalau yang dimaksud defisit, tak bisa ditutup dengan Silpa atau rencana pinjaman daerah, itu tidak diizinkan. Pasti nanti kami evaluasi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menjelaskan, defisit bukanlah persoalan jika Pemprov DKI Jakarta tahu cara untuk menutupinya.

Baca juga: Menilik Persoalan Pendapatan Pajak di DKI, Benarkah Terjadi Defisit?

Menurut dia, ada lima cara yang bisa digunakan untuk menutupi defisit dengan peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, hingga penjualan aset.

"Yang pertama menggenjot pendapatan, yang kedua melakukan efisiensi belanja. Jadi belanja-belanja yang kayak kemarin lem aibon, bulpen disisir lalu dijadikan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan nominalnya kan itu jadinya efisiensi itu bisa menutup defisit," jelasnya.

Langkah ketiga adalah piutang Pemprov DKI kepada daerah-daerah lain maupun kepada pemerintah pusat harus ditagih.

"Yang keempat menjual aset-aset yang memang sudah tidak manfaat, sudah tidak maksimal bisa dijual dan dilelang untuk dijadikan pendapatan. Jika tidak langkah terakhir adalah hutang," tutup Misbah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X