ERP Bisa Diterapkan 2020, Tapi...

Kompas.com - 16/11/2019, 21:24 WIB
Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Uji coba penggunaannya dilakukan pada Selasa (15/7/2014). KOMPAS.COM/ADYSTA PRAVITRARESTUGerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Uji coba penggunaannya dilakukan pada Selasa (15/7/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Budi Raharjo mengatakan, pihaknya menargetkan Electronic Road Pricing ( ERP) atau jalan berbayar dapat dioperasikan pada 2020 mendatang.

Penerapan tersebut bakal tepat waktu jika beberapa proses pembahasan, mulai dari skema hukum, skema kelembagaan, skema pembiayaan hingga skema teknis, sudah rampung.

"Target memang 2020, tapi tergantung pembahasannya nanti menemukan solusi atau tidak, terutama skema hukum. Itu kan target. Kalau tidak, ya bisa mundur," ucap Budi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Penerapan ERP di Kalimalang Dinilai Tepat tetapi Gegabah

Saat ini, BPJT sedang mengkaji dampak penerapan ERP terhadap penggunaan transportasi umum. BPJT juga mengkaji kebutuhan ketersediaan transportasi umum ketika ERP dijalankan nantinya.

"Jika pada saatnya nanti kebijakan tersebut diterapkan, pasti akan dilengkapi dengan kebijakan lain. Misalnya meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal point to point, seperti angkutan bus Jabodetabek Residence Connexion (JRC)," ujar dia.

Tentang bagaimana mekanisme dan kendaraan apa saja yang akan dikenai sistem ERP ini, Budi belum bisa menjawabnya karena masih dalam tahap pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, BPTJ memastikan aturan ERP atau jalan berbayar akan dioperasikan pada 2020 mendatang.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan ERP itu nantinya akan dioperasikan juga di perbatasan Jabodetabek.

Baca juga: Dishub Kota Bekasi Sayangkan Minimnya Sosialisasi Rencana ERP di Jalan Kalimalang

"Target tahun 2020 sudah diimplementasikan," ucap Bambang di Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Bambang mengatakan, ERP nantinya akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang.

"BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional. Sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten pada jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang dan Pengunjung Pasar Kebayoran Lama Banyak yang Tak Pakai Masker

Pedagang dan Pengunjung Pasar Kebayoran Lama Banyak yang Tak Pakai Masker

Megapolitan
Geng Romusha dan Pesing Siarkan Tawuran di Instagram untuk Cari Penantang Selanjutnya

Geng Romusha dan Pesing Siarkan Tawuran di Instagram untuk Cari Penantang Selanjutnya

Megapolitan
Tawuran Berdarah Geng Romusha Vs Pesing, Polisi Tangkap 6 Tersangka

Tawuran Berdarah Geng Romusha Vs Pesing, Polisi Tangkap 6 Tersangka

Megapolitan
KCI: Komitmen pada Aturan Jam Kerja Solusi Urai Antrean Penumpang KRL

KCI: Komitmen pada Aturan Jam Kerja Solusi Urai Antrean Penumpang KRL

Megapolitan
Stasiun Padat, KCI Tambah Perjalanan KRL dan Hukum Penumpang yang Akali Prosedur

Stasiun Padat, KCI Tambah Perjalanan KRL dan Hukum Penumpang yang Akali Prosedur

Megapolitan
Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga 'RIP Pendidikan' ke Balai Kota

Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga "RIP Pendidikan" ke Balai Kota

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Akan Sering Patroli ke Kontrakan untuk Awasi Pendatang

Satpol PP Tangsel Akan Sering Patroli ke Kontrakan untuk Awasi Pendatang

Megapolitan
Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Megapolitan
Pilkada Depok 2020, Tim Gerindra dan PDI-P Yakin Pasangan Pradi-Afifah Tak Akan Berubah

Pilkada Depok 2020, Tim Gerindra dan PDI-P Yakin Pasangan Pradi-Afifah Tak Akan Berubah

Megapolitan
Ledakan di Menteng, Sejauh Mana Peristiwa Ledakan Disebut Terorisme?

Ledakan di Menteng, Sejauh Mana Peristiwa Ledakan Disebut Terorisme?

Megapolitan
Pilkada Depok 2020, PDI-P dan Gerindra Mantap Usung Pradi-Afifah

Pilkada Depok 2020, PDI-P dan Gerindra Mantap Usung Pradi-Afifah

Megapolitan
Bima: Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Bogor karena Banyak Sektor Usaha Beroperasi Kembali di Jakarta

Bima: Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Bogor karena Banyak Sektor Usaha Beroperasi Kembali di Jakarta

Megapolitan
30 ASN Ikut Awasi Protokol Kesehatan di 17 Pasar di Jakarta Selatan

30 ASN Ikut Awasi Protokol Kesehatan di 17 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
32 Penghuni Kontrakan di Serpong Diminta Lakukan Rapid Test

32 Penghuni Kontrakan di Serpong Diminta Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Sopir Taksi Online Tewas di Bekasi, Mobil dan Ponsel Korban Hilang

Sopir Taksi Online Tewas di Bekasi, Mobil dan Ponsel Korban Hilang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X