Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

Kompas.com - 18/11/2019, 16:10 WIB
Ilustrasi SRP atau jalan berbayar ShutterstockIlustrasi SRP atau jalan berbayar


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang komprehensif dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan sistem jalan berbayar/electronic road pricing ( ERP) di Jalan Kalimalang tahun 2020.

Akibatnya, Dishub juga kebingungan mengenai hal-hal teknis jika Jalan Kalimalang jadi diterapkan ERP.

"Seyogianya harus dipikirkan langkah-langkah konkret, perencanaannya, dan sosialisasi yang paling penting," jelas Johan Budi Gunawan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi melalui telepon, Senin (18/11/2019).

"Tahunnya kapan ya terserah, selama tiga hal itu sudah dilaksanakan ya (ERP baru bisa) kami laksanakan. Kalau tiga hal itu belum dilaksanakan, masa kita terapkan?" lanjut dia.

Johan membeberkan sejumlah contoh kasus yang luput dipertimbangkan dalam rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang tahun depan.

Misalnya, soal belum siapnya angkutan umum massal di Jalan Kalimalang.

Baca juga: Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: Pemaksaan Tanpa Solusi

Ini akan berkaitan dengan jenis kendaraan yang dikenai ERP, apakah khusus untuk pengguna mobil atau juga merambah pengguna sepeda motor.

"Bagaimana dengan status sepeda motor? Kalau sepeda motor diperbolehkan, saya khawatir orang akan beralih ke sepeda motor. Lalu misalkan sepeda motor tidak boleh, berarti kan harus ada jalan alternatif (untuk sepeda motor)," jelas Johan.

Hal sepele semacam titik ERP yang kemungkinan berdampak pada mobil yang baru keluar jalan tol pun, kata Johan, tak boleh dikesampingkan.

Titik ERP ini krusial, tetapi Dishub belum juga mendapatkan kejelasan.

"Kan ada jalan tol juga, bagaimana? Apakah pada saat orang lewat jalan tol, turun, apakah kena ERP juga? Kemudian dia kena ERP di perbatasan, pada saat dia masuk lagi dari Jakarta, bagaimana mekanismenya?" ujar dia.

"Ini kan yang harus dipikirin, jangan sampai dia kena 2-3 kali erp. Makanya perlu kajian yang komprehensif," imbuh Johan.

Baca juga: Catat, Ini 4 Ruas Jalan yang Akan Terapkan Sistem ERP
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan bahwa sistem Electronic Road Pricing ( ERP) atau jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 mendatang.

Penerapan jalan berbayar dilakukan di perbatasan Jakarta, seperti Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Raya Daan Mogot di Tangerang, dan Jalan Kalimalang di Bekasi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X