Bantah Wali Kota, Korban Penggusuran Sunter Mengaku Ikut Nyoblos dalam Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga terdampak penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membantah perkataan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko yang menyebut mereka tidak ikut pemilu.

Salah seorang warga bernama Hasan Basri (53) mengatakan, kebanyakan warga di sana memiliki KTP DKI Jakarta meski alamatnya bukan di lokasi tersebut.

"Pas pilkada saya ikut, milih Anies. Tapi enggak di sini, KTP saya di Tanah Merah," kata Hasan kepada Kompas.com, Senin (18/11/2019).

Hasan mengatakan, ia tidak bisa mengganti alamat KTP karena di tempat tinggalnya yang terkena gusuran tidak ada RT-RW.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Dhari (53). Ia mengaku memilih gubernur terpilih saat ini yakni Anies Baswedan.

"Saya milihnya di Kampung Bahari," tutur Ahmad singkat.

Baca juga: Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Ahmad mengaku telah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1980-an. Di lokasi tersebut, ia membangun rumah sekaligus tempat ia berjualan sebagai sumber penghasilan.

Meski begitu, ia mengakui bahwa lokasi yang ia tempati tidak memiliki bukti kepemilikan.

Kuswati (52), warga lain, lantas menjelaskan, kampung yang digusur tersebut mayoritas ditinggali oleh warga asal Madura.

"Orang Madura milih Anies semua. Dia kan janji enggak ada gusur-gusur, kita udah seneng. Eh tapi kita dibuang kayak gini," tutur Kuswati.

Meski begitu, warga-warga tersebut tidak menunjukkan KTP mereka.

Sebelumnya Sigit mengatakan, para korban penggusuran tidak mengikuti pemilihan gubernur karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Baca juga: Korban Penggusuran Sunter Mengaku Pendukung Anies, Wali Kota: Mereka Tak Ikut Pemilu

"Orang ikut pemilu saja enggak kok. Enggak terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim atas nama pemilih siapa?" kata dia.

Hal tersebut diungkapkan Sigit karena warga terdampak penggusuran mengaku sebagai pendukung Anies dan menuntut janji Gubernur DKI tersebut untuk tidak akan melakukan penggusuran.

Adapun kampung tersebut digusur pada Kamis (14/11/2019).

Sebanyak 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Agung Perkasa VIII ikut dalam penggusuran tersebut.

Namun, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda menegaskan upaya yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.