Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kompas.com - 18/11/2019, 17:28 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019)
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut seluruh ruas jalan protokol di DKI Jakarta sudah layak untuk diterapkan ERP atau jalan berbayar.

Syafrin mengatakan, uji kelayakan penerapan ERP seluruh ruas jalan itu ditinjau sesuai dengan empat aspek, yakni kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, dan lingkungan.

"Seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP ditinjau dari empat aspek yang sesuai dengan PP 32 tahun 2011 tentang rekayasa lalu lintas," ujar Syafrin saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (18/11/2019).


Meski disebut seluruh ruas Jalan Jakarta telah layak diterapkan ERP, Syafrin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun prioritas jalan mana yang nantinya diterapkan.

Ia pun tak menutup kemungkinan jika jalanan yang saat ini telah diterapkan ganjil genap akan diubah penerapannya menjadi jalanan berbayar.

Baca juga: Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

"Kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan Pak Gubernur bahwa kita menyiapkan yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial ekonominya," kata dia.

Syafrin juga belum memastikan apakah nantinya penagihan itu akan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pasti semuanya besok over all akan diatur. Ada yang nanti turunannya diatur spesifik di perda tapi ada hal-hal yang diturunkan ke pergub karena nanti misalnya hal-hal yang dinamis diatur dalam Perda tentu ngunci kita tidak bisa melakukan invoasi-inovasi sesuai dengan perkembangan," tutur Syafrin.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok penyusunan pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan ERP atau jalan berbayar yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menargetkan perda tentang spesifikasi ERP itu akan rampung pada tahun 2020 mendatang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X