Keluarga Protes Pembatasan Kunjungan Keluarga Tersangka Kasus Pengibaran Bintang Kejora

Kompas.com - 19/11/2019, 15:00 WIB
Press Conference sisi gelap perkara enam tersangka kasus pengibaran Bendera Kejora di LBH, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAPress Conference sisi gelap perkara enam tersangka kasus pengibaran Bendera Kejora di LBH, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga dari enam tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora mengirimkan surat terbuka untuk Kapolri Komjen Idham Azis.

Enam orang itu yakni Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere.

Dalam surat itu, pihak keluarga menyatakan protesnya atas pembatasan akses pendampingan penasihat hukum dan kunjungan keluarga terhadap enam tahanan di Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok.

Satyana Kossay, adik kandung dari Charles Kosaay, salah satu tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora mengungkapkan saat proses pemeriksaan tersangka, kuasa hukum tidak boleh mendampingi.

"Hanya boleh melihat pemeriksaan dari luar ruangan, itu pun tidak bisa melihat proses pemeriksaan karena kaca yang sangat gelap,” ujar Satyana dalam press conference di LBH Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Tersangka Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora Diserahkan ke Kejari Jakpus Hari Ini

Kemudian, penasihat hukum juga tidak diberikan akses untuk berdiskusi dengan para tersangka saat pemeriksaan.

Padahal, hal itu merupakan kewajiban dari penasihat hukum untuk mendampingi kliennya.

"Penasihat hukum baru diberikan akses saat proses pertengahan pemeriksaan. Selain itu penasihat hukum yang menjenguk juga dibatasi dua orang atau empat orang. Padahal ada enam tersangka," kata Satyana.

Lalu, penasihat hukum maupun keluarga juga dibatasi untuk membawa alat elektronik saat menjenguk.

Padahal setiap petugas maupun pejabat yang menjenguk enam tersangka diperbolehkan untuk membawa ponsel ke dalam sel tahanan.

Kemudian, kuasa hukum dan keluarga juga dibatasi waktu untuk menjenguk enam tersangka itu.

Adapun waktu menjenguk untuk tersangka itu dijadwalkan Selasa dan Jumat.

Baca juga: Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Namun, hal ini berbeda dengan tersangka-tersangka lainnya yang ditahan di Mako Brimob yang setiap hari boleh dijenguk bahkan di hari libur.

Sementara itu Naliana Gwijangge, adik dari Arina, salah satu tersangka kasus pengibaran Bintang Kejora mengaku resah dan takut kala itu ada selongsong gas nyasar ke keluarga saat hendak berkunjung.

Adapun selongsong gas itu berasal dari aparat yang hendak berlatih tembak di Mako Brimob.

"Saat itu kami dengan pendeta kami kena tembakan asap ‘salah sasaran’ dan nyaris mengenai pihak keluarga," ujarnya.

Menurut dia, tembakan selongsong gas dari Mako Brimob itu berkali-kali nyasar ke keluarga tersangka tiap kali menjenguk.

Yumilda Kaciana, keluarga Dano Tabuni, salah satu tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora pun merasa pihak keluarga didiskriminasi oleh aparat.

Sebab pihak keluarga harus mengirimkan surat izin kunjungan tersangka ke Polda Metro Jaya satu hari sebelum membesuk enam tersangka di Polda Metro Jaya.

"Meski sudah memberikan surat izin besuk ke Mako Brimob tetap saja tidak semudah itu kami diizinkan masuk membesuk. Kami malah pernah menunggu satu jam untuk bisa membesuk tersangka," ucap Lucia.

Baca juga: Dilaporkan ke Kompolnas Terkait Bendera Bintang Kejora, Ini Kata Polda Metro...

Ia bercerita kala itu pihak keluarga sempat berkunjung ke Mako Brimob membesuk enam tersangka pada Jumat (15/11/2019) lalu.

Namun, hari itu tidak bisa menjenguk karena adanya ulang tahun Brimob sekaligus rapat pertemuan Kapolda seluruh Indonesia sehingga waktu kunjungan ditiadakan.

"Namun saya kecewa karena saat itu juga kami dapat informasi dari sejumlah media massa kalau Forum Kerjasama DPR dan DPD RI asal daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat menemui enam tersangka di Mako Brimob," katanya.

Oleh karena itu, pihak keluarga maupun kuasa hukum menyatakan bahwa tindakan Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini tidaklah profesional dan unprosedural.

"Kami juga menolak segala bentuk upaya perlakuan yang berbeda atau mendeskriminasi yang dilakukan oleh polda metro jaya terhadap pembatasan akses terhadap kuasa hukum dan keluarga," tuturnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan enam tersangka terkait pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada 28 Agustus lalu.

Salah satu tersangka adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Paulus Suryanta Ginting (PSG).

Keenam tersangka dijerat dengan pasal makar sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 dan 110 KUHP. Saat ini, keenam tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Panjaringan Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Panjaringan Terbakar

Megapolitan
Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Megapolitan
Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Megapolitan
Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Megapolitan
Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Megapolitan
Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X