Pemprov DKI Pastikan Camat dan Lurah Tak Dihapus dari Struktur Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir memastikan, reformasi birokrasi di Jakarta tidak akan menghilangkan jabatan lurah dan camat.

Berdasarkan data BKD, pegawai eselon III di 44 wilayah Jakarta saat ini diisi oleh camat, sedangkan eselon IV diisi oleh 267 lurah.

"Lurah dan camat sebagai pejabat yang menjabat perpanjang tangan gubernur, seperti itu ada pengecualian, tidak hilang," ujar Chaidir, Selasa (19/11/2019).

Chaidir menjelaskan, pegawai eselon III dan IV di wilayah Pemprov yang dicoret adalah mereka yang tidak punya kewenangan. Misalanya, pegawai yang menjadi kepala badan di salah satu badan.

Baca juga: Kemhan Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi

"Eselon III dan IV yang ada dan dipertahankan itu yang punya kewenangan kesekretariatan, karena dia yang punya kewenangan. Contohnya dari penguasa anggaran. Nah,  pejabat yang berwenangnya itu sekretariat," kata Chaidir.

Ia juga menegaskan, tidak semua eselon III dan IV dicoret. Mereka yang memiliki kewenangan penting tidak akan dicoret.

Namun, hal itu bisa diterapkan mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

Chaidir mengatakan, pertengahan Desember, seluruh data PNS di Pemprov DKI Jakarta diidentifikasi Kemenpan RB.

"Jadi nanti mulai penerapan perampingan eselon itu pada Januari 2020. Bisa seperti itu, wajah baru, tahun baru, pejabat baru. Kami lagi identifikasi," kata dia.

Presiden Joko Widodo saat pelantikan sebagai Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober lalu mengatakan, keberadaan eselon I hingga IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi saat itu.