Anggaran Defisit Rp 10 T, Sekda DKI: Itu Dinamika dalam Pembahasan

Kompas.com - 21/11/2019, 15:42 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARISekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/11/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan defisit dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 adalah dinamika yang biasa terjadi.

Adapun, dalam pembahasan ini, rancangan anggaran 2020 DKI Jakarta defisit sebesar Rp 10 triliun.

"Saya rasa itu dinamika pembahasan, itu biasa. Naik turun, prioritas tidak prioritas, itu hal biasa," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (21/11/2019).

Menurut dia, salah satu faktor terjadi defisit pada saat pembahasan anggaran karena banyaknya program yang dianggarkan.

Banyaknya program kegiatan yang dianggarkan itu ternyata tak sesuai kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Angka hasil pembahasan dari komisi tadi sudah disampaikan kemudian hitungan kami di eksekutif akan kemampuan keuangan, pada akhirnya jatuhnya kemampuan keuangan program boleh banyak angan-angan, banyak rencana tapi pada akhirnya adalah kata kuncinya kemampuan," ucap Saefullah.

Adapun Pemprov DKI mengajukan rencana anggaran APBD pada Juli 2019 senilai Rp 95,9 triliun.

Lalu, pada Oktober, Pemprov menyampaikan ada penurunan rencana anggaran menjadi Rp 89,4 triliun.

Setelah dihitung lagi, rancangan anggaran APBD itu hasil pembahasan komisi masih mencapai Rp 97 triliun.

Baca juga: Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Padahal pendapatan DKI Jakarta berada di nilai Rp 87 triliun. Sehingga masih defisit sebanyak Rp 10 triliun.

Oleh karena itu, Saefullah berjanji, pihaknya akan menghapus dan mengurangi rencana kegiatan yang tidak menjadi prioritas.

"Di badan anggaran ini bagaimana mengurangi yang Rp 10 triliun itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas mana sional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," tuturnya.

Sebelumnya, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 defisit Rp 10 triliun setelah dibahas di lima komisi DPRD DKI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Megapolitan
Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Megapolitan
Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.